MELAWI- Tidak adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam beberapa tahun terakhir ditambah dengan tingginya pegawai yang pensiun di Melawi membuat jumlah pegawai mengalami penurunan cukup drastis, sehingga Melawi mengalami kekurangan pegawai di berbagai bidang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus mengatakan, Melawi sebelum moratorium memiliki kurang lebih empat ribuan pegawai. Namun sekarang hanya 3.600 lebih, karena sisanya sudah pada pensiun dan dampak penerapan PP 18 soal kewenangan provinsi dan kabupaten sehingga ada yang beralih menjadi pegawai provinsi maupun pusat.
“Dari total 3.600 tersebut, sebanyak dua ribuan merupakan tenaga guru, 600 orang tenaga kesehatan. Mereka tersebar di seluruh kecamatan.Sisanya ini seribuan merupakan fungsional khusus dan struktural ditambah dengan tenaga kontrak untuk membantu aktivitas setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” katanya ditemui usai menghadidi soisalisasi Percepatan Pelayanan Pegawai oleh BKN di Disdikbud beberapa waktu lalu.
Menurut Paulus, dengan jumlah ASN di jabatan struktural sedikit, maka ASN di Melawi terbilang defisit. Sampai-sampai, banyak pejabat sampai tak punya staf. Sedangkan yang pensiun saja semakin banyak. “Yang masih cukup banyak dibutuhkan itu memang fungsional umum seperti guru dan tenaga kesehatan, maka harapan kita dengan ada 600 yang kita usulkan ke pusat tahun ini bisa disetujui,” jelasnya.
Sementara terkai pemgangkatan tenaga honorer, Paulus mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pusat. Termasuk rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) apalagi menjadi ASN. “Untuk tenaga honorer kita menunggu regulasi soal P3K. Seperti apa nantinya. Sebaiknya bila nanti ada formasi penerimaan CPNS umum lebih baik ikut seleksi saja selama masih memenuhi syarat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Melawi, Panji berharap bila nantinya ada penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat seperti guru garis depan (GGD) yang dilakukan dua tahun lalu, bisa lebih membuka kesempatan pada putra daerah untuk ikut bersaing. “Saya tak pernah menolak GGD, karena kebutuhan guru masih tinggi. Namunkita berharap bila ada rekrutmen GGD ke depan, bisa lebih banyak dikelola oleh kabupaten,” katanya.
Menurut Panji, bila ditangani daerah maka serapan informasi juga banyak diserap oleh anak-anak di daerah. Begitu juga mereka yang berada di pedalaman akan mengetahui adanya penerimaan tersebut. Sehingga pelamar akan banyak yang datang dari daerah. “Soal mereka lolos atau tidak dalam tes, itu tetap kami serapkan ke pusat,” katanya.
Panji menilai peluang anak daerah untuk ikut bisa bersaing dan berkompetisi dalam penerimaan CPNS akan lebih besar bila seleksi tersebut digelar di daerah masing-masing. Walau ia tak mempermasalahkan siapa dan darimana CPNS yang nantinya akan lulus, namun putra daerah bisa lebih siap untuk bertugas karena ia mengetahui persis medan tempatnya ditugaskan.
Sebelumnya Ketua DPRD Abang Tajudin ditemui di ruangan kerjanya beberapa pekan lalu mengatakan, bahwa terkait pengangkatan honorer menjadi CPNS, DPRD sudah mengirimkan surat ke pusat agar nantinya hal tersebut bisa direalisasikan seperti janji pemerintah pusat di masa lalu. Tajudin meminta Pemerintah Pusat memberikan pertimbangan dan sebuah keputusan berkaitan dengan status tenaga honorer yang sudah berikan pengabdian terhadap bangsa dan negara melalui honorer di Pemda, yang lebih dari lima tahun untuk segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Permohonan tersebut disampaikan oleh DPRD Melawi melalui sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Presiden RI, dan sudah ada jawaban dari Sekretariat Negara yang intinya meneruskan surat tersebut ke Menpan RB. “DPRD Kabupaten Melawi minta agar pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan untuk mengangkat para tenaga honorer yang ada di Kabupaten Melawi tanpa melalui tes seleksi seperti Kategori I terdahulu menjadi CPNS sesuai dengan pertimbangan masa kerja dan pengabdian mereka,” pungkasnya. (edi/KN)
