SINTANG, KN – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan penjelasan terkait adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemotongan yang mencapai sekitar Rp338 miliar tersebut tidak akan berimbas pada pembayaran gaji pegawai, namun akan berdampak cukup signifikan terhadap sektor pembangunan infrastruktur di daerah.
Indra menyampaikan bahwa pemerintah pusat meminta seluruh daerah, termasuk Kabupaten Sintang, untuk melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian fiskal nasional yang harus dijalankan secara serentak di berbagai wilayah. Meski demikian, ia memastikan bahwa kebutuhan belanja wajib seperti gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh adanya pengurangan dana tersebut.
“Pengurangan transfer pusat ke daerah, khusus Kabupaten Sintang, mencapai 338 miliar. Namun kami pastikan bahwa hal ini tidak berimbas pada gaji pegawai. Yang terdampak adalah pembangunan infrastruktur, karena kita diminta melakukan efisiensi anggaran oleh pusat,” ujar Indra.
Ia menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sintang harus bekerja lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan ke depan. Indra mengakui bahwa pemangkasan dana sebesar itu tentu memengaruhi banyak rencana pembangunan fisik yang sebelumnya sudah diproyeksikan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Sejumlah program infrastruktur kemungkinan akan mengalami penyesuaian, penundaan, atau bahkan pengurangan skala pekerjaan.
Menurut Indra, meski kondisi fiskal tahun ini cukup menantang, pemerintah daerah tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia berharap agar OPD terkait dapat menyusun ulang program kerja secara strategis, sehingga pembangunan yang paling mendesak dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat dapat tetap dilaksanakan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami situasi ini dan bersama-sama menjaga stabilitas perencanaan daerah. “Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Indra menyatakan bahwa DPRD Sintang akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tetap transparan dan akuntabel, meskipun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif, ia optimistis bahwa Kabupaten Sintang tetap dapat menjaga keberlanjutan pembangunan meski menghadapi tantangan pengurangan dana dari pusat.
