MELAWI-Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Melawi 2014-2018 telah habis pada Feruari. Mengingat hal tersebut, KONI Melawi telah mempersiapkan kepanitia untuk pemilihan pengurus baru melalui Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab).
“Penetapan jadwal Musorkab akan ditentukan oleh panitia pelaksana. Semoga tidak terlalu lama karena kita harus mempersiapkan untuk menghadapi pelaksanaan Porprov 2018. Mengingat masa jabatan saya bersama pengurus KONI periode 2014-2018 sudah berakhir pada Februari ini,” ungkap Ketua KONI Melawi, Ridwan Saidi, kemarin.
Lebih lanjut, Ridwan mengaku tak ingin mencalonkan kembali jadi ketua KONI Melawi. Ia lebih mempersilahkan warga Melawi lainnya yang siap untuk memimpin KONI. Menurutnya, kesempatan diberikan pada siapapun yang bersedia bekerja keras dan fokus untuk memajukan olahraga Melawi.
“Saya tak ikut lagi dalam suksesi nanti. Kita berikan kesempatan pada yang lain. Harapan saya, agar dunia olahraga di Melawi ini bisa lebih maju di bawah kepemimpinan pengurus KONI yang baru nantinya,” katanya.
Sejumlah nama mulai digaungkan menjelang pelaksanaan Musorkab. Di media sosial muncul nama Indra Fahrudi, bendaraha KONI sebelumnya, serta nama Abang Ahmaddin yang juga ikut memanaskan pencalonan ketua KONI ini. Namun, kepastian keduanya maju atau tidak masih menunggu pelaksanaan Musorkab nanti.
Dilanjutkan Ridwan, figur yang akan menggantikan dirinya sebagai ketua KONI ke depan harus orang yang memiliki waktu dan peduli dengan pengembangan olahraga di Melawi. Dukungan dari pemerintah juga diperlukan karena tanpa adanya bantuan pendanaan dari pemerintah, maka sulit KONI untuk mengembangkan berbagai cabang olahraga. “Carilah pengurus KONI yang tidak terlalu banyak memegang organisasi. Karena biasa kalau terlalu banyak bisa-bisa justru terbengkalai,” pesannya.
Ridwan mengatakan, dibawah naungan KONI, terdapat 23 Pengurus cabang (Pengcab) olahraga yang bisa menggunakan hak suaranya. “Pengcab yang bisa ikut serta dalam musyawarah tersebut adalah mereka yang memiliki SK dari pengurus provinsi terbaru. Jangan sampai Pengcab ada SK abal-abal,” pungkasnya. (edi/KN)
