MELAWI – Proyek lanjutan Kantor Bupati Melawi, sejauh ini menjadi satu-satunya paket proyek besar yang sudah ditenderkan, melalui unit layanan pengadaan Pemkab Melawi. Proses tender proyek senilai Rp19,64 miliar ini masih dalam tahap pembuktian kualifikasi perusahaan yang mengikuti pelelangan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Melawi, Hinduansyah menegaskan, sejauh ini belum ditemukan persoalan terkait proses pembangunan kantor bupati tersebut.
“Lanjutan pembangunan kantor bupati saat ini masih dalam tahap lelang di ULP. Kita pastikan tahun ini pembangunan kantor bupati tersebut berjalan,” jelasnya belum lama ini.
Dari pantauan pada situs LPSE Melawi, diketahui ada 22 perusahaan yang akan ikut menawar dalam proyek yang sempat terhenti selama beberapa tahun ini. Sementara masa sanggah baru akan dilakukan pada 10-16 Juli.
“Setelah proses tender selesai, maka kita akan membuat perjanjian kontrak kerja kepada pihak perusahan yang memenangkan proses lelang, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan,” kata Hinduansyah.
Proyek Kantor Bupati Melawi sendiri mengalami pengurangan anggaran dari pagu awal dalam APBD 2018 Rp21,9 miliar menjadi Rp19,6 miliar atau berkurang sekitar Rp 2 miliar. Sekda Melawi, Ivo Titus Mulyono menerangkan, pengurangan ini terjadi karena anggaran kantor bupati juga terdampak dari defisit APBD atau penyisiran untuk membayar hutang pihak ketiga.
“Pengurangan itu karena kita harus menutup hutang jangka pendek seperti yang diminta DPRD. Hampir semua SKPD juga kita kurang,” katanya.
Proses kelanjutan kantor bupati ini, lanjut Ivo akan berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Sedangkan untuk item pekerjaan yang terpaksa dikurangi, akan dilanjutkan pada tahun anggaran mendatang. (Ed/KN)
