SINTANG, KN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Markus Jembari, kembali menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan perkebunan dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya perawatan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari wilayah Sintang juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga fasilitas umum yang dilalui setiap hari.
Markus menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini tengah menghadapi tantangan, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp 388 miliar. Dengan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, diperlukan keterlibatan sektor swasta untuk menutup kekurangan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Jika melihat kebijakan yang spesifik untuk infrastruktur memang belum ada. Namun, hari ini kita melihat ada grup perusahaan yang telah menjalankan CSR, misalnya dengan meminjamkan alat berat untuk perawatan jalan. Ini bentuk kepedulian yang layak diapresiasi,” ujar Markus.
Menurutnya, upaya perusahaan tersebut merupakan contoh nyata kolaborasi yang dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah. Ia berharap langkah tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan insidental, tetapi menjadi program berkelanjutan yang direncanakan dengan baik dan dilakukan secara rutin. Markus mengingatkan bahwa upaya perawatan jalan pernah dibahas bersama oleh Bupati sebelumnya bersama para pelaku usaha, sehingga diharapkan kesepahaman tersebut dapat kembali dihidupkan. “Dulu Pak Bupati juga pernah mengumpulkan perusahaan untuk membahas arah CSR, terutama terkait perawatan jalan. Ini sangat membantu masyarakat, apalagi di daerah Ketungau, Kayan, dan wilayah lainnya,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan bahwa perusahaan yang aktivitasnya intens melewati jalur tertentu semestinya turut memastikan jalur tersebut tetap layak digunakan. Beban kendaraan perusahaan yang besar kerap menjadi faktor kerusakan jalan, sehingga partisipasi mereka dalam perawatan dianggap wajar dan perlu. “Perusahaan yang melintasi jalur tertentu harus turut menjaga jalur tersebut. Minimal dirawat agar tetap bisa dilalui. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat nyata keberadaan perusahaan,” tegasnya.
Markus berharap kolaborasi pemerintah dan perusahaan dapat menjadi model pembangunan bersama yang lebih efektif, terutama di sektor infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menyebut bahwa gotong royong antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi langkah penting dalam memastikan akses transportasi di Sintang tetap lancar dan tidak menghambat aktivitas ekonomi warga.
