SEKADAU, KN – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Bambang Setiawan mengatakan, Kalau dilihat dari sisi hukum, terdapat pelanggaran hukum di pekerjaan tambang mas ini, namun Pemerintah Daerah tentu harus berkoordinasi dengan aparat terkait dan pihak DPRD.
“Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan penambangan tersebut secara legal dan dengan tetap memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar,” kata Bambang Setiawan. Kamis (25/5/2023).
“Terkait dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), kita harapkan dapat berkontribusi signifikan untuk mendongkrak PAD, karena sudah diarahkan tambang-tambang untuk di legalkan dan dibuat satu lokasi yang diharapkan minim menimbulkan pencemaran,” tambahnya.
Senada dengan hal Bambang, Anggota Komisi II DPRD Sekadau, Yodi Setiawan juga mengatakan, bahwa lembaga DPRD Kabupaten Sekadau mendukung langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Daerah menyarankan masyarakat untuk aktif dalam mengurus ijin-ijin yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan tetap melihat kondisi lingkungan, jangan sampai nanti terjadi pencemaran lingkungan yang berlebihan dan harus ada solusi untuk mencegah pencemaran tersebut,” pungkasnya. (nv)
