SINTANG, KN – Desa-desa penghasil ikan dan petani keramba ikan di Kabupaten Sintang menghadapi tantangan pembinaan dan pengembangan program yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kurangnya ilmu dan minimnya sosialisasi dari dinas terkait menjadi kendala, terutama setelah perombakan kepegawaian dan moratorium pegawai pusat yang mempengaruhi fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Bernhard Saragih, mengungkapkan bahwa kondisi ini berakibat pada kesulitan pengembangan program di bidang perikanan. Pemindahan status para penyuluh perikanan menjadi pegawai pusat setelah perombakan kepegawaian menjadi salah satu faktor penyebab tidak berfungsinya UPT yang ada.
“Pasca perombakan kepegawaian para penyuluh yang ditarik pemerintah pusat mengakibatkan UPT yang ada tidak berfungsi,” ungkap Saragih.
Dua UPT perikanan di Kabupaten Sintang, yakni Balai Benih Ikan di Kelam Permai dan Pasar Benih Ikan di Nenak, kini terbengkalai karena kekosongan personil. Meskipun bangunan dan fasilitasnya masih ada, keberadaan personil yang kosong menjadi hambatan utama.
Saragih menambahkan, “Bangunan dan fasilitasnya ada tapi personilnya kosong.”
Dalam mengatasi kondisi ini, Saragih telah menyampaikan telaah staf kepada Bupati Sintang. Upaya pemulihan ini bertujuan untuk memastikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Sintang dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung desa-desa penghasil ikan.
Saragih berharap agar dengan penambahan tenaga, pihaknya dapat segera melaksanakan kegiatan penyuluhan di desa-desa yang dianggap perlu. Dalam hal ini, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak diharapkan untuk mewujudkan upaya pemulihan dan optimalisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
(Rilis Kominfo Sintang)
