SINTANG, KN – Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto membuka dan menghadiri Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang Triwulan IV Tahun 2020 di Aula Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang pada Selasa, (23/3/2021).
Dalam arahannya, Sudiyanto, meminta setiap organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah agar memaksimalkan potensi pendapatan sesuai kewenangannya.
“Saya mengajak agar kita semua untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, untuk membantu pembangunan daerah selain dari pemerintah pusat. Sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pembiayaan pembangunan di suatu daerah,” pesan Sudiyanto.
Pendapatan daerah di Kabupaten Sintang Tahun 2020 sebesar 1,9 triliun. Dari total tersebut, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 134 milyar atau 6,69 persen dari total APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020.
“Jadi kita masih sangat tergantung dari dana pemerintah pusat. Ini artinya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Sintang masih dibawah 25 persen. Hal ini harus menjadi pemikiran kita bersama karena masih jauh dari tujuan dan harapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien,” ungkap Sudiyanto.
Menurut Sudiyanto seluruh pihak harus bekerja keras dalam mengefektifkan sumber dan potensi PAD. Dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi sangat penting yang dirumuskan dalam misi keenam Pemkab Sintang yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Saya mengharapkan realisasi PAD Tahun 2021 lebih baik lagi meskipun kita masih dalam suasana pandemi covid-19. Tahun 2020 kemarin, target PAD kita sebesar 150 milyar dan teralisasi hanya 134 milyar atau hanya 81 persen,” harap Sudiyanto.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi menyampaikan bahwa OPD yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah perlu mengatur ulang strategi dalam meningkatkan PAD Tahun 2021 ini.
Menurut Syufriadi, bupati sintang saat penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bank Kalbar menyebut, bahwa PAD sangat menentukan banyak hal bagi suatu daerah. Bank Dunia menyatakan bahwa otonomi daerah dianggap berhasil jika PAD suatu daerah bisa diatas 20 persen dari APBD. Rata-rata setiap tahun, sumbangsih PAD kita terhadap APBD hanya sekitar 8,35 persen.
“Artinya masih jauh dari standar yang ada. Maka kami akan melakukan optimalisasi dalam mengumpulkan pendapatan daerah. Bappenda Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk mengelola pajak daerah pada 11 jenis pajak daerah. Selain itu, dikelola oleh 12 OPD yang lain,” ujar Abdul.(GS)