SINTANG, KN – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyampaikan keprihatinannya terkait pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran nasional yang dilakukan pada tahun berjalan membawa konsekuensi besar bagi daerah, terutama daerah yang masih sangat membutuhkan pembangunan fisik untuk menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Pemangkasan anggaran dari pusat ini tentu berimbas kepada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Banyak program yang sebelumnya sudah direncanakan dengan matang harus ditunda bahkan direvisi kembali karena keterbatasan anggaran,” ujar Hikman Sudirman, Selasa (18/11/2025).
Ia mengungkapkan bahwa infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas pelayanan publik sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah pusat. Ketika terjadi pengurangan anggaran, maka beberapa program prioritas yang telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah terpaksa harus disesuaikan atau diundur pelaksanaannya.
Tak hanya itu, Hikman juga menyoroti bahwa kondisi geografis Sintang yang luas dan memiliki wilayah pedalaman membuat kebutuhan pembangunan infrastruktur semakin mendesak. Banyak desa dan kecamatan yang sangat memerlukan peningkatan akses jalan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Daerah seperti Sintang ini sangat membutuhkan dukungan anggaran yang stabil. Infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses yang layak, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi mereka,” tegasnya.
Meski demikian, Hikman mendorong pemerintah daerah untuk tetap kreatif dan adaptif dalam menyikapi keterbatasan anggaran tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah mencari alternatif pendanaan lain, seperti kerja sama dengan sektor swasta, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan keuangan yang lebih efisien.
“Kita harus realistis menghadapi situasi ini. Pemerintah daerah harus bisa mencari solusi inovatif agar pembangunan tetap berjalan, meski skalanya mungkin tidak sebesar yang direncanakan sebelumnya,” jelas Hikman.
Ia juga berharap pemerintah pusat ke depan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran, terutama bagi daerah yang masih bertumpu pada dana transfer untuk membiayai pembangunan dasar.
“Harapan kami, kebijakan ini dapat dievaluasi agar pembangunan di daerah tidak terhambat. Kita ingin masyarakat tetap mendapatkan hasil pembangunan yang mereka butuhkan,” tutupnya.
