JAKARTA, KN – Upaya pemerintah yang mulai memberlakukan kebijakan new normal di beberapa daerah menuai pro dan kontra, salah satunya dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Ia mengatakan new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Ia juga meminta pemerintah lebih serius dalam menangani permasalahan Covid-19 ini.
“New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pakai perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli, jangan sekedar ikut kebijakan,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (8/6/2020).
Netty melanjutkan, perencanaan dan penetapan tahapannya juga harus terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. “Harus jelas dan clear dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang kasus positifnya masih tinggi. Jangan sampai alih-alih new normal justru menuai badai. Pemerintah tidak boleh sembarangan new normal, perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif,” katanya.
Pasalnya, hingga saat ini badai pandemi masih terus mengintai. Per 7 Juni 2020, kasus pasien positif corona bertambah 627 kasus, sehingga totalnya menjadi 31.186 kasus di Indonesia. “Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” ungkap politisi Fraksi PKS itu.
Di dapilnya Jawa Barat VIII, Netty menemukan bayi berusia kurang dari 2 bulan terkionfirmasi positif Corona setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah episenter Covid-19. Selain itu, di dapilnya juga banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Jangan sampai di masa yang masih rawan ini, para santri diizinkan untuk kembali ke pondok lagi. Demi kebaikan bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah,” tukasnya. (rnm/es)
Sumber: http://dpr.go.id/
