MELAWI-Baru baru ini Pemerintah Melawi sempat dihebohkan surat kaleng yang dikirim lansung ke Pendopo Rumah Bupati Melawi. Isi dalam surat kaleng yang mengatasnamakan Samson Abai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Melawi tersebut mempertanyakan soal tunjangan Kesejahteraan Pegawai (Kespeg) bulan Desember 2017 yang belum diterima.
Surat yang mengaku mewakili seluruh PNS di Melawi, khususnya mereka yang bergolongan rendah itu mencantumkan alokasi Kespeg dalam APBD murni 2017 dianggarkan 12 bulan, namun pada APBD Perubahan malah menjadi 11 bulan. Masih dalam surat tersebut, meminta bupati tidak mengambil kebijakan yang mengorbankan pegawai. Termasuk besaran Kespeg bulan Desember yang mencapai Rp 5 miliar.
Dalam surat itu juga, tertulis berupa ancaman yang mengatakan bahwa seluruh pegawai akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika Kespeg tidak segera dibayar. Bahkan Samson mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke KPK. Dia mengklaim memiliki data APBD yang lengkap agar nantinya penegak hukum bisa mengusut perampasan Kespeg itu.
Bupati Melawi, Panji, yang dikonfirmasi sejumlah wartawan usai membuka kegiatan sosialisasi Percepatan pelayanan pegawai di Aula Disdikbud Melawi mengataka, surat tersebut merupakan surat kaleng yang tak jelas siapa yang menulis dan mengirimkannya. Menurut dia, pertanyaan soal tunjangan Kespeg tersebut baik dan jawabannya juga sudah pernah dijelaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi.
Panji menegaskan, Kespeg tersebut bukannya hilang atau tidak dibayarkan. Namun aturan pembayarannya harus dibayarkan bulan berikutnya. Karena tunjangan Kespeg dibayarkan berdasarkan hitungan. Tidak hanya ditentukan kenaikan menjadi 100 persen dan dibayarkan penuh setiap bulan.
“Ke depan memang bisa kita tinjau kembali terkait pencairan Kespeg, khususnya di bulan Desember. Ada hari kalau mereka tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, tidak ada izin. Nah nantikan dipotong. Maka dalam Perbup dibayarkan setelah perhitungan dan setelah bekerja,” ungkap Panji, kemarin.
Menurut Panji, pertanyaan didalam surat tersebut baik dan ada penjelasannya. Namun yang ia sayangkan, dalam surat tersebut langsung menuding dan menuduh.
“Jangan malah menuding, bahkan tertuju. Baik ke bupati, atau sekda, atau keuangan. Jangan menuding dan memojokkan orang atau menyalahkan orang, ini kan ndak benar. Kita kan mengenal praduga tak bersalah. Memang tidak ada nama pegawai yang bernama Samson Abai. Namun ada orangnya dan tidak mau menulis namanya. Pasti ada aktornya,” ungkapnya.
Panji juga membenarkan anggaran tunjangan Kespeg ini dibuat dalam 11 bulan. Ia juga menganggap ini tak menyalahi aturan. Karenanya nanti Kespeg Desember akan masuk dalam bulan berikutnya, yakni Januari 2018. Tapi sekarang belum dibayar karena APBD Kabupaten Melawi belum selesai sampai hari ini.
Sementara tu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus menegaskan bahwa surat kaleng yang mencantumkan nama, NIP serta latar pendidikannya merupakan identitas palsu. “Setelah kita verifikasi dan cek di BKPSDM, semuanya ngarang. Baik nama, NIP, pekerjaan, sampai pendidikan ngarang semua. Mana berani pegawai asli menulis surat seperti itu. Kalau ada, bisa kita jatuhkan hukuman disiplin karena sudah membuat fitnah,” ungkapnya.
Seteah surat itu masuk, lanjutnya, ada lagi surat serupa yang juga ditujukan pada bupati. Dikirimkan dan dititipkan melalui pos Satpol PP di rumah jabatan Bupati. “Kemarin Senin sekitar pukul 14.00 siang ada lagi yang mengirimkan surat serupa. Hanya sayangnya pengirim surat tersebut tak sempat diidentifikasi. Surat pertama ini juga informasinya juga dititipkan di pos Pol PP,” pungkasnya. (edi/KN)
