MELAWI- Dalam mewujudkan penerapan nontunai di lingkungan pemerintah daerah di Kalimantan Barat, Pemerintah Melawi menggelar sosialisasi aplikasi Cash Management System (CMS) di pendopo rumah jabatan Bupati melawi, Selasa (27/3).
Penerapan tersebut upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mempawah. Sekaligus pula menindaklanjuti instruksi Presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi, Apelles Itang mengatakan, penerapan transaksi non tunai yang berbasis aplikasi CMS akan diterapkan di seluruh SKPD. Sosialisasi yang juga bekerjasama dengan Bank Kalbar ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman pada seluruh jajaran pegawai, khususnya bagian yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta bendahara daerah mengingat seluruh transaksi kedepannya tak lagi menggunakan dana cash. “Nanti setiap bendahara paling maksimal hanya memegang uang Rp 5 juta. Sehingga semua pembayaran utamanya pada pihak ketiga akan menggunakan sistem transfer rekening,” katanya.
Kepala Divisi Treasury Bank Kalbar Pontianak, Sholihin Agus mengatakan pihaknya berupaya mewujudkan gerakan non tunai di seluruh pemerintah daerah termasuk Melawi. Penerapan berbasis aplikasi CMS ini bagian dari dukungan transaksi non tunai sehingga nantinya lebih akurat dan transparan.
“Dengan adanya CMS ini nantinya tidak semua transaksi harus pergi ke bank yang justru akan memakan waktu. Sehingga nantinya transaksi keuangan bisa dilakukan di lingkungan Pemda masing-masing tanpa terbatas waktu, bisa siang, malam atau pagi-pagi sekali,” katanya.
Sholihin menuturkan penerapan aplikasi CMS membuat pengelolaan keuangan bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Setiap transaksi keuangan juga bisa termonitor. Khusus Bank Kalbar, Sholihin menerangkan penerapan CMS sudah dilakukan di seluruh kabupaten dan kota. “Sekarang tinggal kesiapan dari Pemda masing-masing. Seperti pada sosialisasi hari ini kita implementasikan, sosialisasikan serta praktekkan langsung karena ini juga perlu pembelajaran,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Melawi, Panji meminta seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Melawi mampu beradaptasi dengan sistem keuangan yang semakin canggih dan berbasis aplikasi. Menurutnya perkembangan teknologi informasi juga membuat pengelolaan keuangan daerah ikut berubah. “Kita harus bisa mengikuti perkembangan. Karena penerapan sistem ini menjadi model yang diharuskan oleh negara,” katanya.
Panji mengatakan masih ada persoalan terkait infrastruktur perbankan serta jaringan telekomunikasi yang belum terlalu memadai sehingga pelaksanaan transaksi non tunai belum dapat secara utuh diterapkan. “Masih perlu ada penyesuaian atas regulasi pelaksanaan transaksi non tunai. Nantinya Pemkab Melawi akan menyusun Perbup tentang mekanisme pembayaran non tunai atas pelaksanaan APBD yang nantinya menjadi pedoman bagi pengelola keuangan di tiap SKPD,” pungkasnya. (edi/KN)
