Pemkot Palangka Raya Kesulitan Kelola Rusunawa

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Palangka Raya, Dagut, mengatakan pihak pemerintah kota setempat kesulitan mengelola rumah susun sederhana sewa di Jalan Sesep Madu karena 20 orang penghuninya keluar dan tidak membayar uang sewa. <p style="text-align: justify;"><br />"Selain keluarnya puluhan penghuni tersebut, masyarakat yang masih menyewa di kamar tersebut juga banyak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik," kata Dagut di Palangka Raya, Rabu. <br /><br />Menurut Dagut, kebanyakan para penghuni yang keluar dari Rusunawa tersebut diakibatkan tidak bisa membayar tagihan listrik yang cukup besar, mengingat tarif listrik yang dihitung untuk penyewa termasuk di dalam kategori R3 atau untuk kalangan industri. <br /><br />Ia mengatakan, kesulitan dalam mengelola Rusunawa tersebut juga diakibatkan masih banyak tugas dan fungsi pokok yang harus pihaknya laksanakan sebagai instansi teknis dalam melaksanakan pembangunan di Palangka Raya. <br /><br />"Kami mengharapkan ada pihak lain yang dapat mengelola Rusunawa tersebut misalnya perusahaan daerah atau pihak swasta, karena Dinas PU kesulitan dan tidak bisa fokus dalam mengelolanya," ucap Dagut. <br /><br />Selain itu, Dinas PU sendiri sebetulnya hanya pihak pengelola sementara dan itu juga masa waktunya sudah habis pada akhir tahun 2010 lalu, namun akibat belum ada pihak lain untuk mengelola aset daerah yang dihibahkan dari pemerintah pusat tersebut terpaksa sementara masih dipegang oleh pihaknya. <br /><br />Ia juga menjelaskan, bahwa tunggakan listrik Rusuawa pada waktu penghitungan tarifnya menggunakan kategori R3 dari bulan Maret – Desember 2010 mencapai Rp58 juta, dan yang sudah dibayar baru sampai bulan Agustus sebesar Rp31 juta. <br /><br />"Saat ini Rusunawa masih menunggak listrik kepada PLN sebesar Rp27 juta, namun jumlah tersebut pasti akan dibayar dengan mencicil karena masih tidak ada dana untuk melunasinya," ungkap Dagut. <br /><br />Pihaknya mengakui, saat ini Rusunawa masih belum bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Palangka Raya mengingat sistem pengelolaannya sempat kacau dan saat ini masih dalam tahap pemulihan. <br /><br />Ia juga mengungkapkan, bahwa saat ini tarif listrik Rusunawa bukan lagi tarif R3 melainkan tarif R1, mengingat sebelumnya ada kesalahfahaman dengan pihak PLN sedangkan bangunan tersebut dikhususkan untuk masyarakat kalangan ekonomi rendah. <strong>(das/ant)</strong></p>