TARAKAN, KN – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk APBD Perubahan 2025 dan APBD Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Royal Tarakan, Kamis (27/11), dan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Robby memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan kawasan perbatasan.
“Semoga kegiatan ini menjadi pedoman kerja sekaligus fondasi kuat bagi peningkatan koordinasi dan sinergi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.
Robby menjelaskan bahwa letak geografis Kaltara sebagai provinsi perbatasan memberikan nilai strategis, sekaligus potensi sumber daya alam yang melimpah—mulai dari minyak dan gas, batu bara, perkebunan, pariwisata, hingga perikanan. Potensi tersebut, katanya, harus dikelola secara terarah melalui perencanaan yang matang.
Ia menambahkan bahwa penyusunan rencana aksi ini bertujuan menyatukan persepsi antar pemangku kebijakan dan mengakomodasi berbagai usulan program ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kawasan perbatasan.
“Rapat ini menjadi ruang untuk menyelaraskan program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan terarah,” jelasnya.
Staf Ahli Gubernur tersebut turut menyampaikan bahwa rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2026 harus selaras dengan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah, sekaligus mendukung visi Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal,” tegas Robby.
Pada akhir sambutannya, Robby berharap kegiatan ini dapat semakin memperkuat sinergi dan menghasilkan rencana aksi yang lebih komprehensif.
“Dengan perencanaan yang baik, pembangunan yang merata dapat diwujudkan dan kawasan perbatasan dapat berkembang lebih optimal,” pungkasnya. (dkisp)
