Pemprov Turunkan Tim Penyelesaian

oleh

MELAWI – Kisruh APBD Melawi yang belum menemukan titik terang akibat belum adanya kesepakatan antara DPRD Melawi dan pemerintah Kabupaten Melawi membuat proses pelaksanaan APBD Melawi tidak berjalan normal dan maksimal. Lantas untuk meenyelesaikan persoalan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi berulang kali menurunkan tim untuk menyelesaikannya. Sebelumnya difasilitasi oleh Pj Gubernur, Doddy Riyadmaji, dan kali ini Gubernur Kalimantan Barat menurunkan tim penyelesaiaan yang diketuai oleh Asisten III Administrasi dan Umum Sekretariat daerah (Setda) Pemprov Kalbar, Marlyna Almuthahar.

Dalam dua hari tim penyelesaian kisruh APBD Melawi tersebut mengumpulkan bahan informasi dari pemerintah Melawi dan lembaga DPRD Melawi. Bahan tersebut nantinya akan disampaikan ke Gubernur Kalimantan barat, Sutarmidji.

“Kami masih belum bisa menyimpulkan. Tahap peertama ini kami hanya mengumpulkan bahan informasi. Kemarin kami sudah memintai keterangan dari pihak Pemerintah Melawi, dan hari ini kami memintai keterangan dari DPRD Melawi. Bahan informasi yang kami kumpulkan ini nantinya akan disampaikan ke pak Gubernur, untuk mengambil tindaklanjut selanjutnya,” ungkap Marlyina ditemui usai melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Melawi, Rabu (17/10) di ruang rapat Paripurna DPRD Melawi.

Lebih lanjut ia mengatakan, tentunya setelah disampaikan kepada Gubernur tentang keterangan-keterangan dari pemerintah dan DPRD ini, maka nantinya Gubernurlah yang akan mengambil tindakan selanjutnya.

“Setelah menyampaikan semuanya ke gubernur, maka kami menunggu perintah gubernur untuk selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, nanti kami juga akan memediasi anatara Pemerintah dan DPRD. Tapi menunggu perintah dari gubernur dulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang tajudin mengatakan, karena proses APBD tidak normal dan tidak berjalan maksimal, maka pemerintah provinsi meemfasilitasi untuk yang kesekian kalinya, sebagai upaya dan langkah agar APBD Melawi bisa berjalan normal sebagaimana yang diharapkan masyarakat Melawi.

“Jadi langkah yang dilakukan tim peenyelesaian provinsi, pertama mereka ingin mencari persoalan yang muncul dalam proses APBD Melawi ini apa, dan kenapa tidak terlaksana dengan maksimal. Sebelumnya mereka sudah melakukan peertemuan dengan pihak Eksekutip dan melakukan pertemuan dengan DPRD, baik unsur pimpinan maupun semua anggota DPRD,” katanya.

Tajudin mengatakan, dalam pertemuan darinya, pihak DPRD sudah menjelaskan dari awal sampai akhir kronologis yang terjadi sampai membuat APBD melawi ini tidak berjalan maksimal hingga mendekati akhir tahun 2018 ini. “Kita berharap Gubernur yang baru ini bisa memberikan solusi yang cepat, tepat dan segera mungkin. Karena ini demi proses pembangunan di masyarakat Melawi,” paparnya.

Terkait APBD perusabahan, Tajudin mengatakan, sementara ini dalam proses ssemua. Karena perjalanan APBD Murni saja belum berjalan normal, sehingga banyak hal yang tidak bisa membuat proses yang lainnya berjalan baik seperti APBD Perubahan tadi. “Bagaimana mau melakukan perubaahan kalau pelaksanaan di APBD Murni saja sebagian besar belum dilaksanakan. Jadi kita berharap dalam minggu-minggu ini akan ada tindaklanjut dari Gubernur,” harapnya.

Sebelumnya, Bupati Melawi, Panji ditanyai mengenai proses APBD perubahan mengakui bahwa tidak ada masalah, APBD perubahan harus tetap ada, dan masih dalam proses, mengingat sudah mendakati aakhir tahun jadi harus secepat mungkin.

“Tim dari provinsi datang, mereka tidak terlalu terkait lansung dengan APBDP atau dengan APBD murni. Mereka hanya ingin memberitahu kepada kita semua, bahwa kedepannya tidak ada lagi keterlambatan untuk ketuk palu atau pembahasan APBD. Kalau terlambat maka akan kena sanksi dan akan banyak ruginya,” pungkasnya. (Ed/KN)