Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai langkah pemerintah melakukan impor beras merupakan bukti ringkihnya kedaulatan pangan Indonesia. <p style="text-align: justify;"><br />"Impor tiga juta ton beras bukan sedikit, artinya ada ketergantungan pangan ke luar negeri. Ini berarti kedaulatan pangan kita tidak kokoh," kata Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Mufid A Busyairi dalam diskusi bertajuk "Politik Ketahanan Pangan Nasional" di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu. <br /><br />Dikatakannya, negara maju sekaliber Amerika Serikat saja memberikan perhatian serius pada persoalan produksi pangan, bahkan berorientasi ekspor, maka sudah selayaknya Indonesia sebagai negara agraris lebih serius memperhatikan produksi pangan. <br /><br />Salah satunya, lanjut Mufid, dengan menciptakan lahan pertanian baru, mengingat saat ini justru banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi. <br /><br />"Ada 15 juta hektare lahan potensial untuk pertanian tapi saat ini masih nganggur," katanya. <br /><br />Pengamat pangan Khudori meminta pemerintah tidak main-main dalam membuat kebijakan pangan mengingat sektor ini sangat strategis, apalagi di saat terjadinya perubahan iklim seperti saat ini. <br /><br />"Berdasarkan banyak kajian, harga pangan akan terus tinggi karena adanya perubahan iklim. Jadi jangan main-main dengan pangan," katanya. <br /><br />Dikatakannya, negera-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang memberi proteksi yang kuat kepada para petaninya karena mereka menyadari nilai strategis yang dimilikinya. Di Amerika Serikat, jumlah petani hanya dua persen, tetapi mereka menguasai lahan 100-200 hektare per orang. <br /><br />Di negara maju yang tergabung dalam OECD, lanjutnya, pendapatan petani sebesar 78 persen diperoleh dari subsidi. <br /><br />"Pangan bukan soal kebutuhan perut saja, tetapi juga masuk dalam ranah politik," tandasnya. <br /><br />Situasi sangat berbeda dengan di Indonesia yang memiliki kebijakan pangan sangat liberal. Sebanyak 83 persen komoditas impor pangan memiliki bea masuk nol persen. Terakhir, pemerintah juga membebaskan bea masuk 51 jenis komoditas pangan menjadi nol persen. <br /><br />"Tujuannya kan memang agar produk pangan tersebut bisa diakses oleh banyak orang dan mencegah inflasi. Tetapi kan tidak otomatis karena harus ada mekanisme stabilisator harga, yang itu hanya ada di komoditas beras," katanya. <br /><br />Di sisi lain, kebijakan tersebut membuat produsen lokal menjadi tak berkutik karena kalah bersaing dengan produk impor, yang disubsidi pemerintah setempat. <br /><br />Untuk meningkatkan ketahanan pangan, salah satu kebijakan yang harus diambil adalah ekstensifikasi lahan pertanian karena dari sisi intensifikasi, produktivitas tanaman padi di Indonesia sudah sangat tinggi, nomor dua di dunia setelah China. <br /><br />Sementara itu anggota Komisi IV DPR RI Anna Muawanah menjelaskan, DPR kini tengah membahas revisi UU Pangan, yang salah satu pasalnya menyebut pihak yang menghambat terjadinya ketahanan pangan dianggap kriminal. <br /><br />Ditambahkannya, upaya perlindungan kepada petani juga akan dibuat melalui UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. <br /><br />Menurut politisi PKB itu, salah satu kendala para petani adalah kesulitan memperoleh kredit. Karena itu ia mengusulkan adanya Bank Pertanian yang nantinya mendapat perlakukan khusus dari Bank Indonesia sebagai regulator bank di Indonesia karena tidak bisa disamakan dengan industri bank pada umumnya. <strong>(phs/Ant)</strong></p>
