SINTANG, KN – Putra perbatasan, Andreas menyayangkan pemberitaan salah satu TV swasta yang menayangkan bahwa Ketua Komisi V DPR-RI memiliki janji untuk daerah perbatasan secara khusus Kecamatan Ketungau Hulu.
“Mohon kepada media salah satu TV swasta yang menayangkan itu, seharusnya sebelum menayangkan pernyataan seseorang, pelajari dulu apakah itu menyerang personal seseorang atau tidak,” sesalnya.
Ia mengaku sangat kecewa atas perilaku seperti itu dan dirinya minta diselesaikan dengan baik, karena memang hal seperti ini bisa bermasalah terhadap proyek-proyek yang masuk untuk daerah perbatasan.
“Kami asli putra perbatasan tahu persis apa yang terjadi disana, contoh tahun 2019 pusat sudah menggelontorkan dari Ketua Komisi V bersama dengan Kementerian PUPR senilai 350 Milyar dari Balai Karangan menuju Desa Semareh Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang,” ucap Andreas.
Anggaran senilai 350 Milyar tersebut dianggarkan sampai pengerasan dan pengaspalan di beberapa spot-spot, hanya saja pemenang waktu itu PT. Conbloc yang mendapatkan tender hanya mengerjakan 30 Kilometer dari 126 Kilometer yang harus dikerjakan.
“Inilah yang membuat kami kecewa, pemerintah sudah menggelontorkan itu melalui Komisi V dan PUPR, tapi pemenang proyek waktu itu tidak becus, maka kami sarankan, kepada pelelang-pelelang proyek, jangan karena lengkap administrasinya atau karena kongkalikong didalamnya orang yang tidak becus bekerja harus distop, karena yang dirugikan masyarakat,” harapnya.
Kemudian dirinya meminta kepada pemerintah yang menangani dalam hal ini satker untuk bisa mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat.
“Waktu itu pak Asep namanya, dan kami akan tuntut ke pontianak nanti, kami pertanyakan kemana uang sisanya itu. Tolong dibangun lagi kami di perbatasan. Tapi lucunya lagi pak Asep ini sudah naik jabatan di PU, padahal dia sudah menangani proses jalan yang bermasalah dan tidak selesai, tidak genah. 126 Kilometer hanya 30 Kilometer yang dikerjakan. Itupun hasilnya sudah hancur lebur semuanya,” jelas Andreas.
Permasalahan inilah yang membuat masyarakat perbatasan kecewa, sementara Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus sudah menganggarkan itu bersama dengan Kementerian PUPR.
“Jadi jangan lagi ada pernyataan-pernyataan seperti yang dilakukan oleh salah satu teman kita kades di Sepiluk pak Dance bahwa ada janji, saya tegaskan tidak ada janji, sudah terealisasi,” pungkasnya. (D2/TF)
