MUARA TEWEH, KN – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan BPJS Kesehatan terkait pelayanan di RSUD Muara Teweh, Senin (11/8/2025) di ruang rapat DPRD setempat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD lainnya. Dari pihak Pemkab, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Gazali, S.Sos., M.AP., serta Direktur RSUD Muara Teweh, dr. Tiur Maida, bersama Ketua Komite Rumah Sakit.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah anggota DPRD menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, terutama menyangkut pelayanan BPJS, ketersediaan obat, serta kondisi fisik bangunan rumah sakit yang dinilai tidak sesuai dengan citra megah yang selama ini dikenal.
Keluhan Pelayanan dan Fasilitas
Anggota DPRD Patih Herman AB menyoroti minimnya informasi kepada pasien BPJS terkait obat-obatan yang tidak ditanggung. “Pasien kerap diminta membeli obat di luar rumah sakit dengan harga cukup mahal. Padahal mereka berharap tak perlu mengeluarkan biaya lagi,” ujarnya.
Anggota DPRD lainnya, Hasrat, S.Ag dari Fraksi PAN, mengungkapkan adanya keluhan dari pasien BPJS yang melahirkan di RSUD Muara Teweh. “Ibu ditanggung BPJS, tapi anaknya tidak. Ini membuat keluarga pasien harus menanggung biaya tambahan secara umum,” katanya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada alat CT Scan yang dikabarkan tidak bisa digunakan meskipun sudah beberapa kali diperbaiki. “CT Scan diduga hanya baru casing-nya saja, dalamnya sudah tidak layak pakai. Sekarang katanya sudah dipindahkan ke gedung belakang,” terang seorang anggota DPRD.
Sementara itu, Taufik Nugraha, S.Kom dari Fraksi PDIP, mempertanyakan penggunaan dana bantuan yang seharusnya untuk pengadaan mobil ambulans. “Dulu DPRD ingin membantu lewat ambulans, tapi Ibu Direktur bilang minta uang saja. Sekarang uangnya katanya masih utuh dan akan digunakan pada 2026,” ujarnya.
Dr. H. Tajeri, SE., MM., SH., MH dari Fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengadaan alat kesehatan agar tidak terjadi kasus pengadaan alat bekas yang dikemas seperti baru.
Bangunan Bocor, Plafon Bolong
Di luar soal pelayanan, DPRD juga menyoroti kondisi fisik RSUD Muara Teweh yang dinilai tidak mencerminkan kemegahannya. Dalam rapat, ditampilkan foto-foto plafon rumah sakit yang bolong dan rusak akibat rembesan air dari dak bangunan yang bocor, meski usia bangunan belum terlalu lama.
“Rumah sakit ini digadang-gadang sebagai yang termegah se-Kalteng, tapi faktanya dak-nya bocor dan plafon sudah berlubang. Ini sangat membahayakan pasien dan pegawai,” kata salah satu anggota dewan.
Kesimpulan Rapat
Dari hasil rapat, disimpulkan beberapa poin penting, antara lain:
-
Penambahan alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, dan operasional RSUD akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
-
DPRD dan Pemkab Barito Utara akan menjadwalkan kunjungan langsung ke RSUD Muara Teweh untuk menindaklanjuti temuan dan keluhan.
Diharapkan, hasil RDP ini menjadi titik awal pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan dan fasilitas di RSUD Muara Teweh, agar benar-benar menjadi rumah sakit rujukan yang membanggakan masyarakat Barito Utara dan Kalimantan Tengah.
