Samarinda Segera Miliki "Convention Hall" Mewah

oleh
oleh

Kota Samarinda segera memiliki "convention hall" (balai pertemuan) mewah bernilai ratusan miliar rupiah. <p style="text-align: justify;">Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, HM Yadi Robyan Noor, dalam siaran persnya di Samarinda, Rabu, mengatakan, hal itu ditandai dengan rencana kerja Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, yang dijadwalkan meresmikan dimulainya pembangunan ‘convention hall’ tersebut.<br /><br />Rencananya, ujarnya, secara simbolis Gubernur Awang akan melakukan pemancangan tiang pertama menandakan dimulainya pembangunan balai pertemuan itu di kawasan Stadion Madya Sempaja, Samarinda.<br /><br />Ia menambahkan bahwa nantinya keberadaan balai tersebut sangat bermanfaat bagi Kalimantan Timur umumnya, serta Kota Samarinda khususnya.<br /><br />"Pembangunan ini diharapkan masyarakat. Apalagi, Kaltim sering menggelar berbagai kegiatan dan rapat besar. Gedung dan dan sarana representatif ini tentu akan memberi manfaat besar untuk penyelenggaraan even-even besar," ujar Yadi Robyan.<br /><br />Bagi Kota Samarinda keberadaan balai konvensi itu tentu banyak keuntungannya, termasuk mendukung tekad Samarinda menjadi kota pariwisata, misalnya akan menjadi kota konvensi bagi berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.<br /><br />Keuntungan lain dengan keberadaan balai itu, yakni diharapkan dapat mendukung pemerintah untuk hemat dalam mengeluarkan biaya, misalnya menekan biaya sewa gedung jika acara pemerintahan digelar di hotel.<br /><br />Diharapkan keberadaan balai konvensi itu juga berdampak positif bagi ketenagakerjaan serta bisa mendukung pendapatan daerah.<br /><br />PT. Total Bangun Persada dipercaya untuk membangun proyek tahun berganda (multiyears) 2012-2013.<br /><br />Informasi dari DPRD Kaltim menyebutkan bahwa alokasi biaya untuk membangun balai konvensi mewah itu akan menelan dana Rp250 miliar.<br /><br />Sebelumnya, para politisi di "Karang Paci" (lokasi gedung DPRD Kaltim) sempat menolak usulan proyek tersebut karena dianggap bukan skala prioritas serta biaya yang besar ketimbang membenahi infrastruktur perhubungan darat atau proyek penanganan banjir yang kini menjadi "musibah langganan" setiap musim hujan pada beberapa daerah di provinsi itu.<br /><br />Kemudian, perkembangan terakhir tampaknya kini tidak ada perbedaan pandangan lagi antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga proyek tersebut akan segera dimulai. <strong>(das/ant)</strong></p>