MELAWI – Diwajibkannya pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terhadap seluruh SMA/SMK pada tahun 2018 ini membuat beberapa sekolah menjadi kelabakan. Karena sekolah masih terkendala terbatasnya ketersediaan computer .
Kepala SMAN 1 Belimbing Hulu, Rafael Rafin, mengatakan sebetulnya pihaknya belum siap memulai UNBK. Sebab di sekolahnya banyak sekali kendala. Terutama terkait kekurangan sarana dan prasarana untuk melaksanakan UNBK tersebut. “Di SMAN 1 Belimbing Hulu, jangankan komputernya, akses atau signal jaringan saja tidak dapat. Belum lagi sarana prasarana lain seperti server, computer dan perlengkapan lain,” ungkapnya ditemui usai menghadairi Reses Anggota DPRD Provinsi, belum lama ini.
Lebih lanjut Rafael menuturkan, kalau pemerintah seolah-olah menyerahkan ini sepenuhnya kepada sekolah yang bersangkutan, tentu SMAN 1 Belimbing Hulu tidak mampu. Khusus disekolahnya dana BOS cuma seberapa, kalau dilihat dari jumlah siswa yang sekarang masih sangat sedikit. “Dengan situasi sekarang kami dipaksanakan siap dan tidak siap,” ucapnya.
Supaya siswa di SMAN 1 Belimbing Hulu bisa melaksanakan UNBK tersebut, kata Rafael, nanti SMAN 1 Belimbing Hulu akan bekerjasama kepada beberapa pihak, terutama kepada PT Telkom, untuk membantu menyediakan computer dan signal. “Apakah nanti sistimnya dibayar dua bulan atau bagaimana, misalnya dua tahun, berarti kami harus menyicil setiap bulan kepada pihak Telkom,” ujarnya.
Menurut dia, komputer yang ada di sekolah tersebut sekarang baru empat unit. Itupun sumbangan dari seorang tokoh masyarakat secara pribadi satu unit dan tiga unitnya lagi sumbangan orang tua murid. Sedangkan computer yang dibutuhkan untuk UNBK ini minimal 10 atau 15 unit. Itu berarti kalau siswanya ada 30 an orang, dalam satu hari ada tiga kali UNBK. “Yang dianjurkan itu memang 20 unit computer, tapi dengan keterbatasan yang ada ya kita manfaatkan yang ada,” ucapnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Melawi, Taufik mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengunjungi sejumlah SMA/SMK yang ada di Melawi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sekolah-sekolah tersebut untuk menghadapi UNBK yang mulai tahun ini telah diwajibkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan di setiap SMA/SMK. “Sebenarnya untuk SMA/SMK ini memang kewenangan provinsi, tapi siswa yang ada di SMA/SMK tersebut anak-anak Melawi,” ungkapnya.
Dengan telah diwajibkannya SMA/SMK untuk melaksanakan UNBK, tambah taufik, berarti mau tidak mau setiap sekolah harus melaksanakan UNBK tersebut pada ujian nasional tahun 2018 ini. “Seandainya ada sekolah yang masih terbatas jumlah komputernya, berarti harus dicarikan solusi bagaimana caranya supaya siswa tetap bisa melaksanakan UNBK,” pungkasnya. (Edi/KN)
