SINTANG, KN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Bapemperda terkait sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus dirampungkan sebelum akhir tahun. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD serta menjadi tanggung jawab bersama antara unsur legislatif dan eksekutif.
Menurut Vaulinus, penyelesaian raperda tepat waktu sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya. Beberapa raperda yang masuk dalam daftar prioritas harus dibahas secara serius agar dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Kami sudah menerima surat mengenai sejumlah raperda yang harus diselesaikan. Ini adalah pekerjaan penting yang harus kami tuntaskan sesuai jadwal. Pembahasan raperda bukan hanya tugas DPRD, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai mitra kerja,” ujar Vaulinus.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam kinerja DPRD. Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota dewan, khususnya yang terlibat dalam alat kelengkapan terkait, untuk memberi perhatian penuh terhadap proses pembahasan.
“Ini menyangkut kinerja lembaga dan hak setiap anggota DPRD dalam memberikan kontribusi terhadap regulasi daerah. Maka semua pihak harus ikut terlibat aktif agar pembahasan berjalan efektif dan berkualitas,” tambahnya.
Vaulinus juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, pembahasan raperda akan berjalan lambat dan berpotensi menghambat agenda pemerintah daerah. Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkan raperda dapat memberikan data dan penjelasan yang lengkap saat pembahasan.
“Sering kali kendala muncul karena kurangnya kesiapan OPD. Saya harap ke depan tidak ada lagi raperda yang pembahasannya terhambat karena data atau dokumen yang tidak lengkap. Semua harus bekerja profesional,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa kualitas raperda jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar target jumlah. Raperda yang ditetapkan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, dan dapat diimplementasikan tanpa hambatan.
“Kita ingin setiap raperda yang disahkan benar-benar bisa dilaksanakan dan memberikan manfaat. Jangan sampai ada regulasi yang mandek karena tidak sesuai kebutuhan atau sulit diterapkan,” katanya.
Dengan adanya surat yang memuat daftar raperda yang harus diselesaikan tersebut, Vaulinus memastikan bahwa Bapemperda akan segera menjadwalkan rapat-rapat lanjutan. Ia optimistis seluruh raperda prioritas dapat dirampungkan tepat waktu melalui kerja sama dan komitmen seluruh pihak.
“Ini adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin semuanya dapat kita selesaikan sesuai target,” pungkasnya.
