MELAWI – Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa membuka kegiatan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Melawi tahun 2019, Kamis (16/5) di ruang rapat Pemkab Melawi. Kegiatan yang dihadiri para kepala SKPD tersebut merupakan kegiatan pokok dan sangat mendasar serta harus segera dilakukan, karena produk hukum tersebut akan dijadikan dasar dalam menggerakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dadi mengatakan, kegiatan ini berkaitan dengan berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Serta dikeluarkannya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, membawa dampak yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya pembangunan di bidang hukum.
“Kita menyadari sepenuhnya, bahwa ini merupakan langkah yang penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan kabupaten Melawi. Khususnya dari sisi regulasi yang akan berdampak besar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki secara legitimate, efektif dan efesien yang bertujuan untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat dan kabupaten yang kita cintai ini,” ungkapnya.
Dai mengatakan, memperhatikan hal-hal tersebut, serta mengingat begitu urgennya kedudukan peraturan daerah, maka dibutuhkan para pihak yang dalam hal ini terdiri dari para pejabat atau staf dan masyarakat yang profesional dalam bidang tugasnya. Para pihak yang merupakan konseptor atau pengambil inisiatif dari suatu instansi atau unit kerja dan memiliki pengetahuan untuk membahas dan mengkaji rancangan peraturan daerah tahun 2019 secara objektif, rasional dan proporsional untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Pengetahuan itu dimaksud, selain sangat membantu dalam proses pembentukan peraturan daerah juga dapat memastikan ketepatan landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan teknis penyusunan dari peraturan daerah yang akan dihasilkan. Karena dengan pengetahuan yang cukup diharapkan akan melahirkan peraturan daerah yang baik, taat azas, dapat dilaksanakan acceptable, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum serta dapat memberikan mamfaat,” pungkasnya. (Ed/KN)
