MELAWI- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yangpenting bagi anak usia dini. Namun sangat disayangkan, di Melawi, masih cukup banyak desa-desa yang belum memiliki PAUD ataupun kelompok bermain dan TK.
Ketua TP PKK Kabupaten Melawi, Nurbetty Eka Mulyastri belum lama ini juga berharap supaya tiap desa memiliki PAUD, minimal tiap desa memiliki satu gedung PAUD untuk menampung anak-anak usia dini sebagai persiapan menjelang memasuki sekolah dasar.
Dia juga menyampaikan pada tahun 2018 juga ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh PKK, diantaranya bagaimana mewujudkan setiap desa itu harus ada PAUD, jadi TP PKK desa supaya segera membentuk PAUD di desa masing-masing. “Untuk masalah pembiayaan guru, biasanya bisa melalui dana desa, karena ada pemberdayaan masyarakat di situ. Jadi kita sarankan menggunakan dana desa,” ungkapnya.
Membangun PAUD menggunakan dana desa bukanlah suatu yang melanggar, selama benar-benar dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik. Mengingat, masyarakat khususnya anak-anak di pedesaan sangat membutuhkan PAUD tersebut.
Sudah adabeberapa desa yang menggunakan DD untuk membangun PAUD. Seperti yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Melana, Irwansyah. Ia mengatakan bahwa dirinya membangun gedung PAUD menggunakan DD. Dimana PAUD yang sudah dibuka sejak 2017 tersebut, sebelumnya belum memiliki gedung, melainkan masih menumpang di gedung balai pertemuan.
“Jadi melihat PAUD ini merupakan bagian yang penting di masyarakat, khususnya dalam pendidikan anak usia dini, maka pada taahun 2017 juga kami bangun menggunakan dana desa (DD). Saat ini proses belajar mengajar sudah menggunakan gedung yang baru itu,” kata Irwansyah, kemarin.
Lebih lanjut, Irwansyah mengatakan, saat ini jumlah siswa di PAUD atau Kelompok Bermain Permata Bunda di Desa Melana tersebut sebanyak 24 orang. Proses belajar mengajar siswa tersebut sudah berakhir.
Pada bulan Juli 2018 akan dilakukan menerima siswa baru lagi. Sedangkan tenaga pengajarnya berjumlah dua orang yang direkrut dari warga setempat yang rata-rata tamatan SMA. Karena PAUD ini merupakan PAUD mandiri, maka mengenai biaya atau gaji tenaga pengajarnya menggunakan keuangan Pemerintah Desa dari dana desa. “Hanya saja izin operasional dari Dinas Pendidikan baru akan diajukan pada tahun 2018 ini,” pungkasnya. (edi/KN)
