Rasa kecewa dan prihatin terhadap sikap pemerintah provinsi yang menghambat terbentuknya PKR dirasakan oleh mantan politikus senior Zainudin Isman. <p><strong> </strong>Hal ini diungkapkanya ketika dihubungi melalui ponselnya baru-baru ini. Meski tidak lagi menggeluti dunia politik, namun menurutnya dirinya telah menjadi bagian dari perjuangan pembentukan provinsi di wilayah timur Kalbar. <br />Mengingat semasa dirinya menjadi anggota DPRD Kalbar beberapa tahun lalu, ia merupakan salah satu anggota pansus pemekaran PKR. <br /><br />“Secara pribadi saya kecewa dan sangat prihatin dengan sikap pemerintah provinsi, dan ini tentu berkaitan dengan sikap kepemimpinan pemprov Kalbar sendiri. Dengan kejadian ini, tentu ada pelajaran yang diambil oleh masyarakat wilayah timur khususnya. Kalau saya pribadi, tentu akan memilih pemimpin yang mau memperjuangkan PKR,”katanya.<br /><br />Pria yang akrab di sapa Zis ini mengatakan bahwa dirinya ketika dikontak tengah berada di Kalimantan Timur untuk sebuah riset. Ia pun menceritakan sedikit tentang proses pemekaran provinsi Kalimantan Utara dari wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak memberikan dukungan yang luar biasa untuk proses pemekaran Kalimantan Utara dari wilayah kepemimpinannya. “Gubernur Awang tak segan-segan langsung teken persetujuan dan dukung pemenuhan persyaratan untuk pemekaran,”ujarnya.<br /><br />Kabar terakhir yang pernah didengarnya tentang perjalanan proses pembentukan PKR adalah bahwa pemekaran wilayah timur Kalbar tersebut telah masuk dalam agenda prolegnas DPR RI. Jika kemudian DPR RI hanya menyetujui 19 pemekaran daerah otonom baru minus Kapuas Raya itu dipastikanya karena sejumlah persyaratan yang dikehendaki oleh peraturan yang ada tidak bisa dilengkapi. Persyaratan tersebut menurutnya meliputi penyerahan asset, penyerahan personil dan anggaran dari pemerintah provinsi induk dengan bukti persetujuan kepala daerah dan ketua DPRDnya. <br /><br />“Sudah jelas, memang pemekaran PKR ini dihambat oleh pemerintah provinsi. Buktinya meski ada moratorium ada juga daerah yang lolos. Saya pikir ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Maka masyarakat harus mencari pemimpin yang punya komitmen jelas, pemimpin yang mau menjadi corong kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan golongan apalagi pribadi,”ujarnya. <br /><br />Namun begitu, mantan anggota MPR ini mengaku optimis bahwa Kapuas Raya pasti akan terbentuk. Hanya saja kapan waktu tepatnya belum bisa diungkap. Ia pun mengatakan bahwa masyarakat timur Kalbar tidak perlu berkecil hati apalagi sampai “gigit jari” dengan dicoretnya nama Kapuas Raya dalam pengajuan pemekaran wilayah di DPR RI. <br /> “Tim pemekaran juga tidak perlu putus asa dan harus meningkatkan kekompakan untuk mewujudkan Kapuas Raya,”katanya. <br /><br />Kepada masyarakat di timur Kalbar dan tim pemekaran PKR ia meminta untuk tetap berjuang dengan melakukan tekanan-tekanan yang tidak anarkis. Ia juga mengingatkan agar masyarakat untuk tidak begitu saja percaya dengan janji-janji politik. <br />“PKR akan tetap terwujud kalau gubernur baru sudah terpilih. Karena masalah PKR ini larinya ke hal politik, maka masyarakat harus cerdas menggunakan sikap dan hak poltiknya,”ujarnya.<br /><br />Upaya menghambat pembentukan PKR oleh pemerintah provinsi di nilai Zainudian Isman sebagai tindakan politik yang tidak elegan. Hal tersebut juga menurutnya lebih mengarah kepada tindakan yang mengarah kepada mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan masyarakat. <strong>(ek/ast)</strong></p>
