SINTANG, KN – Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Kabupaten Sintang dinilai masih kecil. Sehingga dana untuk pembangunan saat ini masih bertumpu pada dana transfer dari pusat. Oleh sebabnya, persoalan ini menjadi kendala dalam pembangunan, khususnya dalam mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus. Ia menilai, bahwa dari dulu Kabupaten Sintang tidak mampu meningkatkan PAD. Sehingga hanya mengandalkan dan DAK dan DAU dari pusat.
“Kita selama ini hanya mengandalkan dana DAK-DAU atau transfer dari pusat. Kalau kita berharap dari dua sumber dana ini, sementara PAD kita tidak ada peningkatan, artinya dana transfer pusat hanya untuk membiayai biaya rutin seperti gaji pegawai. Untuk infrastruktur justru kita sedikit,” ujarnya.
Dari itu, ia meminta Pemda Sintang untuk dapat meningkatkan PAD, salah satu cara mengusulkan agar Pemda Sintang membuat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Menurut saya PKS yang dikelola BUMD tidak hanya menjadi peluang membuka lapangan usaha, tapi juga dapat menambah PAD Kabupaten Sintang. Oleh karenanya daerah harus berani membuat terobosan membangun pabrik kelapa sawit,” terangnya.
Dikatakan Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, bahwa saat ini BUMD Pemda Sintang hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Senentang yang terus disubdisi oleh pemerintah. Sementara, pabrik kelapa sawit yang ada, semuanya milik swasta yang berinvestasi di Sintang.
“hanya PDAM Tirta Senentang BUMD di Kabupaten Sintang dan itupun disubdisi terus. Kita tidak ada pendapatan dari situ. Kan saat ini PKS yang ada milik perusahaan,” terangnya.
Ia meyakini, dengan adanya PKS dibawah BUMD, selain dapat menambah PAD, juga bisa dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang yang saat ini sedang melemah.
“Sejauh ini harga TBS kita murah dibeli oleh perusahaan. Makanya kalau kita punya pabrik sendiri badan usaha daerah yang bisa dikelola Pemerintah daerah, kan ada pendapatan rutin dan lapangan kerja. Kemudian petani di daerah diberdayakan ekonomi mereka tumbuh, pendapatan tumbuh pajak juga akan mereka bayar, sehingga apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud,” pungkasnya. (pul)
