SINTANG, KN – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyoroti banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitaran areal konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit belum sejahtera.
Padahal kata Heri Jambri sudah jelas dalam aturannya perusahaan yang berinvestasi di suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Sintang wajib mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.
“Masih banyak kita temukan itu. Ini juga jadi suatu pertanyaan yang besar terkait investasi. Apakah masyarakat di sekitar areal konsesi kebun ini sejahtera atau tidak. Apabila terjadi masyarakatnya malah miskin, berarti ada yang salah dengan investasi ini,” ujar Heri Jambri kepada awak media beberapa waktu lalu.
Heri Jambri menilai, bahwa belum sejahteranya masyarakat yang tinggal di areal investasi perusahaan perkebunan tersebut, diakibatkan ada pola yang salah dalam aturannya.
“Saya rasa ada polanya yang salah diatur oleh pemerintah. Makanya ini patut menjadi perhatian juga. Jangan sampai masyarakat disengsarakan,” ungkap Heri Jambri.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga khawatir, ada aturan pesanan yang dibuat sehingga tidak sepenuhnya dapat mensejahterakan rakyat, bahkan merugikan masyarakat.
“Saya khawatir jangan-jangan aturan yang dibuat di pusat ini dibuat ada pesanan. Sehingga aturan pesanan ini dapat merugikan masyarakat,” kata Heri Jambri.
Harusnya jelas dia dari awal saat perusahaan perkebunan meminta izin untuk berinvestasi membuka lahan di suatu wilayah, pemerintah intervensi terlebih dahulu.
“Seperti dalam proses MoU dan lain sebagainya. Nah pemerintah harus ada. Karena pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan,” tegasnya.
Jangan sampai kata wakil rakyat Dapil perbatasan ini pihak perusahaan dilepas untuk menjalankan aktifitasnya sendiri. Masyarakat sekitar harus selalu didampingi.
“Masyarakat lemah, jadi harus didampingi agar apa yang menjadi hak mereka dari pihak perusahaan di sekitarnya terpenuhi,” pungkasnya. (pul
