SINTANG, KN – Hasil dari turunan aturan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait upah minimum yang naik maksimal 10 persen berlaku Januari 2023 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mengeluarkan tetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar.
Naiknya Upah Minimum itu sebesar 7,16 persen. Hal tersebut sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/DISNAKERTRANS/2022 yang ditetapkan beberapa hari yang lalu.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Senen Maryono mengatakan, terkait kebijakan tersebut, peraturannya sudah jelas. Otomatis harus diikuti oleh pihak perusahaan.
“Untuk Kabupaten Sintang tentu pihak perusahaan-perusahaan harus mengacu kepada keputusan Gubernur Kalbar tadi. Walaupun Kabupaten Sintang tidak menetapkan aturan baru. Intinya perusahaan wajib memenuhinya,” ujar Senen ditemui di Kantor DPRD setempat, kemarin.
Karena kata Senen, peraturan tersebut turunan, dari pusat ke provinsi, berarti sudah jelas aturannya, sehingga apa pun yang sudah jadi kebijakan dari atasan harus diikuti di tingkat kabupaten.
“Hanya saja terkait kebijakan kenaikan Upah Minimum maksimal 10 persen yang berlaku pada Januari 2023 mendatang itukan, mengarah kepada tenaga kerja perusahaan saja tidak untuk honorer,” tutur Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Kalau untuk tenaga honorer daerah Kabupaten Sintang, acuan kenaikan Upah Minimun tersebut belum bisa diikuti, terlebih keuangan daerah juga tidak mampu untuk memenuhi itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Permenaker ini telah diteken oleh Menaker Ida Fauziyah pada 16 November 2022. Dengan terbitnya Permenaker tersebut maka kenaikan upah minimum pada tahun depan maksimal sebesar 10 persen. Berdasarkan peraturan itulah, Gubernur Kalbar menaikan Upah Minimum 7,16 persen. (pul)
