Pemekaran Kapuas Raya menjadi dambaan masyarakat di sektor Timur Kalbar yang menginginkan perubahan yang lebih maju. Di saat gaung pemekaran Kapuas Raya menghilang, banyak warga bertanya-tanya. Mengingat, meski `bola` Kapuas Raya sudah berada di pusat dalam hal ini DPR RI, namun hingga kini realisasinya belum jelas. <p style="text-align: justify;">“Saya menginginkan agar semangat pemekaran Kapuas Raya tak pernah padam. Meski, banyak halangan dan rintangan yang harus di hadapi,” pinta Herry Samsudin, Tokoh Masyarakat Sintang kepada kalimantan-news, belum lama ini.<br /><br />Ia mengatakan, pemekaran Kapuas Raya adalah kebutuhan, bukan kepentingan. Karena, dengan pemekaran, banyak gerbong pembangunan sektor timur, akan bergerak beriringan ke arah yang lebih baik. Baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentunya.<br /><br />“Jadi, Kapuas Raya jangan sampai terhalangi oleh kepentingan, politik atau apapun masalah yang menghadang. Karena, Kapuas Raya adalah milik masyarakat,” tegasnya.<br /><br />Ia mengatakan, di tengah kondisi pembangunan yang tak kunjung membaik, khususnya di kawasan perbatasan yang kerap dikatakan sebagai Beranda Depan NKRI, maka pemekaran memang menjadi dasar yang kuat sebagai solusi pembangunan.<br /><br />“Seperti yang koordinator Kapuas Raya katakan kalau Kapuas Raya akan mendekatkan pelayanan publik, maka dengan adanya pemekaran, pelayanan pada masyarakat perbatasan juga akan lebih dekat. Dan secara otomatis, pembangunan perbatasan juga akan lebih baik kedepan. Jadi, jangan pernah lupakan cita-cita luhur masyarakat sektor timur yang ingin lebih baik dengan adanya pemekaran itu,” pintanya lagi.<br /><br />Sempat muncul rumor lambannya terbentuk Provinsi Kapuas Raya ini karena lemahnya koordinasi dan juga kurang intensifnya koordinator pemekaran melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pemekaran ini sehingga sempat ada wacana agar ketua tim pemekaran diganti saja dengan orang lain yang lebih mampu mengkonsolidasikan upaya-upaya menuju pemekaran ini.<br /><br />Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, Harjono menilai menganti koordinator itu bukan merupakan jalan keluar bagi percepatan pembentukan provinsi baru ini.<br /><br />"Saya kira PKR ini kan sudah pasti, bukan keinginan melainkan kebutuhan sehingga lebih baik koordinator yang ada saat ini dimaksimalkan fungsinya agar lebih banyak melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder," katanya.<br /><br />Ia menilai ada baiknya dilakukan rekonsiliasi dengan semua stakeholder yang ada di wilayah PKR ini untuk mendiskusikan lebih lanjut soal upaya apa saja yang bsia dilakukan untuk mendorong percepatan provinsi baru ini.<br /><br />"Saya kira dari sisi pemerintah sudah ada kejelasan walaupun harus menunggu beberapa tahun lagi, solusinya memang di inisiatif DPR, nah untuk percepatan itu yang harus dipikirkan bersama, saya kira sepanjang ada kemauan yang kuat dari semua pihak di wilayah PKR maka PKR bisa segera terwujud," ujarnya. <strong>(phs)</strong></p>
