TANJUNG SELOR, KN — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Utara.
Kegiatan monitoring tersebut dipimpin oleh anggota Pansus LKPJ DPRD Kaltara, yakni Alimuddin, H. Hamka, dan Herman. Ketiganya turun langsung ke lapangan untuk memastikan progres serta kualitas pelaksanaan berbagai proyek strategis yang sedang berjalan.
Agenda pertama diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan infrastruktur tersebut berjalan sesuai perencanaan, baik dari segi kualitas konstruksi maupun ketepatan waktu pelaksanaan, mengingat akses jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas kelembagaan DPRD.
Selanjutnya, rombongan Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, anggota Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai fondasi awal yang menentukan kelancaran tahapan pembangunan fisik selanjutnya.
Kegiatan monitoring juga berlanjut ke lokasi pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan penguatan sektor ekonomi daerah serta peningkatan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Selain itu, Pansus turut melakukan peninjauan terhadap pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara. Fokus peninjauan meliputi kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan monitoring pematangan lahan dan pemancangan pembangunan Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Utara, yang dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
Usai melakukan peninjauan lapangan, Pansus LKPJ DPRD Kaltara melanjutkan rapat pembahasan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Pertemuan tersebut membahas kelengkapan dokumen dan data pendukung dari seluruh kegiatan yang telah dimonitoring sebagai bahan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.
Melalui kegiatan ini, Pansus LKPJ DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
