TANJUNG SELOR, KN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebocoran data. Perlindungan data Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat menjadi prioritas utama dalam menjaga keamanan siber di lingkungan Pemprov Kaltara.
Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa setiap indikasi kebocoran data harus ditangani secara serius melalui langkah yang cepat, terukur, dan terkoordinasi.
“Kita harus serius dan memberikan perhatian penuh terhadap setiap indikasi kebocoran data. Perlindungan data, khususnya data ASN dan masyarakat Kaltara, adalah prioritas utama keamanan siber dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegas Iskandar.
Sebagai langkah awal, DKISP Kaltara telah menyurati organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak agar mengikuti rapat koordinasi bersama Tim Penanganan Insiden Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI. Rapat tersebut bertujuan menyusun langkah penanganan serta mitigasi terhadap potensi ancaman keamanan informasi.
Selain itu, DKISP juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Tim Penanganan Insiden BSSN RI dan Agen Siber Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap OPD. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah menerapkan langkah-langkah pengamanan sesuai standar keamanan siber nasional.
Melalui koordinasi tersebut, DKISP mengeluarkan instruksi keamanan siber kepada seluruh ASN guna meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan informasi (security awareness).
Bagi OPD yang terdampak, DKISP meminta agar segera mengimbau seluruh pengguna sistem elektronik untuk mengganti kata sandi akun masing-masing dengan password yang lebih kuat, minimal terdiri dari 12 karakter yang mengombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
Tidak hanya kepada ASN, DKISP Kaltara juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan siber. Masyarakat diminta tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan maupun mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi karena berpotensi menjadi pintu masuk pencurian data.
“Masyarakat agar lebih berhati-hati. Ganti password secara berkala, gunakan password yang kuat minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika tersedia fitur Multi-Factor Authentication (MFA), segera aktifkan untuk menambah keamanan akun,” pungkas Iskandar.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap keamanan data pemerintahan dan masyarakat dapat semakin terjaga sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pengguna sistem elektronik terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di era digital.
(dkisp)
