TANJUNG SELOR, KN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mendukung pembangunan dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terkait koordinasi strategis program digitalisasi daerah nasional di Ruang Pertemuan Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/6/2026).
Dalam sambutannya, Datu Iqro menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak maupun retribusi daerah.
“Melalui forum ini, kita ingin memperkuat sinergi antar-OPD agar upaya peningkatan PAD dapat dilakukan secara bersama-sama dan lebih optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu agenda utama rakor adalah penyusunan peta jalan (roadmap) baru implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang disusun bersama Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara dan Bankaltimtara.
Menurutnya, penyusunan roadmap tersebut harus melibatkan seluruh OPD terkait agar program digitalisasi daerah dapat berjalan efektif serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Mohon masukan dari masing-masing OPD. Kita diskusikan bersama agar roadmap yang disusun lebih objektif, realistis, dan sesuai dengan kondisi daerah serta regulasi yang berlaku,” kata Datu Iqro.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat 14 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki peran dalam pengelolaan retribusi daerah. Oleh karena itu, sinergi dan komitmen bersama menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan berbagai potensi penerimaan daerah.
Sebagai contoh, Dinas Perhubungan memiliki potensi retribusi dari sektor kepelabuhanan, sementara OPD lainnya juga memiliki sumber penerimaan yang dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Datu Iqro menilai daerah harus semakin kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD baru maupun mengoptimalkan potensi yang sudah ada, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan sosialisasi Surat Edaran Gubernur yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah agar melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat Kaltara.
“Ini bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
Menjelang pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026, Datu Iqro meminta seluruh anggota TP2DD untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna memastikan seluruh target dapat tercapai dengan baik.
“Tolong HLM ini kita persiapkan sebaik mungkin. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen dan hasil kerja kita dalam mendorong digitalisasi daerah serta peningkatan PAD,” tegasnya.
Rapat koordinasi TP2DD tersebut berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bankaltimtara, serta seluruh OPD yang tergabung dalam TP2DD Provinsi Kalimantan Utara.
Melalui forum ini, Pemprov Kaltara berharap implementasi digitalisasi transaksi daerah dapat semakin optimal sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat tata kelola keuangan daerah, dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
(DKISP Kaltara)
