MELAWI- Pemerintah Kabupaten Melawi mendapat Sosialisasi menajemen kepegawaian dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian dari Kantor Reguler (Kanreg) Wilayah V Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Selasa (27/2) di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi. Hadir dalam kegiatan tersebut, sejunlah kepala SKPD dan pegawai di lingkungan Pemkab Melawi. Pada sosialisasi tersebut, juga dilakukan penyerahan SK pensiunan pegawai Melawi dari kepala Kanreg Wilayah V kepada Bupati Melawi.
Pada kesempatannya, Kepala Kanreg BKN Wilayah V, Istati Atidah mengatakan, soisialisasi dilaksanakan dalam upaya untuk memudahkan akses layanan kepegawaian. “Maka kami harus terjun lansung dalam percepatan pelayanan kepegawaian. Agar Pelayanna itu cepat, akurat serta bisa diterima tepat waktu,” ungkapnya.
Contoh pelayanan kepegawaian yang harus cepat, akurat dan tepat waktu yakni tentang kenaikan pamgkat atau pensiun. “Kenaikan pangkat ini adalah penghargaan dan adalah merubah kenaikan gaji yang di terima. Kemudian pensiun, data harusnya sudah disampaikan 3 bulan sebelum pensiun,” ungkapnya.
Atidah mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal terbaru yang patut diketahui setiap pegawai. “Saya cukup senang bisa mensosialisasikan ini dan pegawai di melawi ini antusias sekali sehingga jumlah peserta yang diminta 40 orang bisa lebih banyak yang hadir,” paparnya.
Ditempat yang sama, Bupati Melawi, Panji mengatakan, pihaknya membutuhkan pembinaan dan payanan pegawai yang tepat, sehingga sosialisasi tersebut sangat dibutuhkan. “Kalau ada hal hal yang selama ini mungkin sulit dilakukan di lapangan, tentunya soal aturan main yang diikuti, bisa di inventarisir dan disampaikan,” ucapnya.
ASN atau pegawai merupakan organisasi terbesar yang merupakan karyawan Negara. Aturan mainnya juga banyak. Satu kabupaten disini rata rata ada yang sama dengan di jawa. “Untuk itu perlu banyak belajar dan terus mengabdikan diri untuk memberikn pelayanan kepada warga masyarakat kita,” paparnya.
Beberapa catatan, kata Panji, antara lain Sekdes, berdasarkan ketentuan yang ada. Itu ada yang berstatus sebagai PNS, dan ada yang tidak PNS. “Secara psikologis mereka berbeda kelompoknya beda. Ini juga nanti mungkin bisa jadi kajian,” terangnya.
Kemudian, lanjutnya, aturan yang baru kemarin guru SMA/SMK diambil alih oleh Provinsi, dan Melawi juga melepas guru SMA untuk menjadi kewenangan Provinsi. Namun kesejahteraan mereka dalam arti hak mereka tidak bisa terpenuhi semuanya.
“Jadi bagaimana nasib mereka, sementara mereka menjadi tanggung jawab provinsi dan provinsi juga mengakui tidak mampu membiaya mereka. Untuk guru SMA/SMK di Melawi, saya sudah merestui, nantinya mereka kami minta mengundurkan diri dan nanti mereka kami ambil kembali sebagai guru honor di SD dan SMP,” paparnya.
Panji juga menyampaikan tentang kehadiran Guru Garis Depan (GGD), pemkab Melawi sangat menerima, karena tenaga pendidikan menjadi suatu bagian yang paling dasar. Namun kita berharap, kalau bisa proses perekrutan, pengumuman, pendaftaran, bisa lebih banyak dikelola Kabupaten/kota. Dengan begitu akan lebih banyak diserap di daerah. “Sehingga peserta dan pelamar akan banyak di daerah. Soal lolos atau test, itu di serahkan ke pusat,” ucapnya.
Panji menuturkan, ada catatan lain ketika GGD masuk. Dimana sebagian besar GGDytersebut berasal dari anak-anak luar pulaukalimantan. Karena mereka tidak biasa dan tidak terbiasa dengan medan dan dengan hidup seperti di Melawi, yang banyak tidak diketahui oleh Pusat. Sehingga akan membuat mereka merasa terbebani. Moga-moga ini bisa menjadi catatan dan dipahami,” pungkasnya. (Edi/KN)
