MALINAU, KN — Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan peninjauan langsung terhadap proses pemasangan stiker penanda keluarga miskin di rumah warga Dusun Rajuk, Desa Paking, pada Sabtu (22/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Malinau memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial di daerah tersebut.
Program pelabelan rumah keluarga miskin tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sosial (DP3AS). Tujuannya adalah untuk menegaskan kembali ketepatan sasaran penyaluran bantuan, sehingga setiap program yang diturunkan pemerintah daerah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Wempi menekankan pentingnya proses verifikasi langsung di lapangan. Menurutnya, pengecekan semacam ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan data dan memastikan tidak ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru terabaikan.
“Verifikasi semacam ini sangat penting. Kami ingin memastikan seluruh bantuan sosial yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang berhak,” tegas Bupati Wempi.
Dari hasil peninjauan di Dusun Rajuk, ditemukan dua warga yang secara sukarela menyatakan mundur sebagai penerima bantuan sosial karena merasa sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin. Bupati Wempi memberikan apresiasi atas kejujuran serta kesadaran warga tersebut, dan menyebut hal itu sebagai contoh positif dalam mendukung transparansi program pemerintah.
“Kesadaran seperti ini patut diapresiasi. Partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memastikan ketepatan data penerima manfaat,” ujarnya.
Peninjauan ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus meningkatkan kualitas pendataan serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan. Bupati Wempi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Malinau.
Dengan langkah verifikasi langsung dan keterlibatan warga, Pemkab Malinau menegaskan bahwa transparansi dan akurasi data menjadi prioritas dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (dkisp)
