MUARA TEWEH, KN – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Beny Siswanto, menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Bappedalitbang Muara Teweh, Jumat (13/2/2026).
Dalam forum tersebut, dipaparkan berbagai usulan program yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian FPD RKPD Tahun 2027 dengan agenda penyampaian arahan (stressing) Bupati Barito Utara.
Arahan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Drs. H. Ardian, di hadapan para staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Barito Utara, insan pers, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa diskusi intensif dan komitmen yang telah dibangun dalam forum tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata dan terukur.
“Komitmen yang telah ditunjukkan hari ini menjadi modal berharga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Namun, komitmen tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata dan terukur,” tegas Bupati melalui Drs. H. Ardian.
Bupati menekankan bahwa tahun 2027 merupakan tahun eksekusi, khususnya dalam implementasi program “11.12 GASPOL”. Setiap perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan program berjalan tepat waktu, dengan laporan kemajuan disampaikan setiap triwulan tanpa toleransi terhadap keterlambatan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integrasi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Infrastruktur yang dibangun harus mendukung sektor pertanian serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendidikan vokasi diharapkan selaras dengan kebutuhan industri dan UMKM. Sementara itu, Dinas Kesehatan diminta memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, termasuk stunting.
“Efisiensi dan efektivitas adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi program tanpa hasil yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, setiap perangkat daerah didorong menghadirkan minimal satu program inovasi yang bersifat terobosan (breakthrough) dalam RKPD 2027 dengan memanfaatkan teknologi serta melibatkan masyarakat secara kreatif. Perangkat daerah yang dinilai paling inovatif akan diberikan apresiasi khusus.
Pengawasan lapangan, lanjutnya, akan dilakukan secara berkala maupun mendadak guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Kepala OPD ditegaskan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program di bidangnya masing-masing, termasuk keberhasilan implementasi “11.12 GASPOL”.
Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya agar RKPD Tahun 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang mampu menghadirkan perubahan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat Barito Utara.
(Ramli)
