Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri meminta pemerintah daerah tegas pada investor nakal yang kerap menyengsarakan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah lebih berpihak pada masyarakat ketimbang pemodal. <p style="text-align: justify;">“Oleh karena itu, saya mengharapkan agar pemerintah daerah mencabut izin Investasi yang menysengsarakan masyarakat. Apalagi bila melihat banyaknya konflik investasi yang berujung ke ranah hukum,” pintanya.<br /><br />Ia menambahkan, permasalahan antara masyrakat dengan perusahaan dalam kasus investasi seperti di Sungai Tebalian yang mengakibatkan 30 warga ditahan polisi harus diselesaikan oleh pemerintah.<br /><br />“Investasi yang masuk harus mensejahterakan masyarakat, bukan semata member kesejahteraan pada pemodal sementara masyarakat setempat sengsara. Kalau masyarakat sejirak bisa ditangguhkan, mengapa di Sungai Tebelian tidak. Pemerintah harus membantu masyarakat dalam kasus investasi,” tegas politisi Partai Merdeka ini.<br /><br />Ia mengakui, sebagai anggota dewan yang merupakan representasi dari masyarakat, dirinya merasakan apa yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam Insiden Bukit Benua.<br /><br />“Kalau rakyat sakit, saya juga sakit,” katanya.</p> <p style="text-align: justify;">Franseda, Anggota DPRD Sintang yang lain menyatakan dukunganya pada perjuangan masyarakat untuk mendapatkan haknya.<br /><br />“Saya sangat mendukung perjuangan untuk mendapatkan hak. Supaya hak rakyat kembali kerakyat,” tegasnya. <strong>(phs)</strong></p>
