SINTANG, KN – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sintang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Rapat dibuka oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang juga menjabat sebagai Ketua TP3S Kabupaten Sintang.
Kepala Dinas KBP3A Sintang, Maryadi, mengungkapkan bahwa ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penanganan stunting. Sebelumnya, hanya desa-desa tertentu yang dijadikan lokus penurunan stunting, namun kini seluruh desa ditetapkan sebagai lokus.
“Naiknya angka stunting menjadi 31 persen bukan berarti kita tidak bekerja. Saya tahu semua tim sudah berupaya maksimal. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting justru menurun 2 persen. Tapi menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), datanya naik turun. Sintang sempat jadi yang terendah di Kalbar, namun pada 2024 justru meningkat jadi 31 persen. Yang logis sebenarnya, fluktuasi hanya sekitar 2 persen,” jelas Maryadi.
Ia juga menyampaikan adanya perubahan pendekatan dalam aksi konvergensi penanganan stunting. Jika sebelumnya terdiri dari 8 aksi dengan 64 indikator, kini disederhanakan menjadi 4 aksi utama dan 2 aksi pendukung dengan total 31 indikator.
“Karena itu, rakor ini penting untuk menyatukan langkah dan sinergi seluruh pihak dalam upaya penurunan stunting di Sintang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nuryamin, menegaskan bahwa angka hanyalah indikator, namun yang lebih penting adalah aksi nyata di lapangan.
“Semua kabupaten/kota di Kalbar mengalami kenaikan angka stunting, termasuk Pontianak. Di Sintang, kenaikannya cukup tinggi, yakni 6,2 persen. Kita harus fokus pada intervensi perbaikan gizi dan sanitasi lingkungan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa persoalan utama di Kalbar adalah sanitasi. Sekitar 15 ribu rumah masih menggunakan jamban tidak sehat, dan akses air bersih juga belum merata.
Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalbar, Purwitasari, meminta agar data SSGI tidak dijadikan satu-satunya acuan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan data SSGI dan data Sustainable Development Goals (SDGs) Terpadu bisa mempengaruhi pemahaman kondisi sebenarnya.
“SSGI hanya berbasis survei, satu desa mewakili satu kabupaten. Kalau desa yang disurvei memang memiliki kasus stunting tinggi, maka seluruh kabupaten ikut terdampak datanya. Data SDGs Terpadu lebih akurat karena berbasis by name by address,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data SDGs Terpadu, kenaikan stunting di Sintang hanya 0,8 persen.
“Kesalahan umum terjadi saat pemberian makanan tambahan. Balita harus banyak diberi karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Sayur hanya pelengkap, jangan terlalu dominan,” pesannya.
