Home / Tak Berkategori

Dosen Unlam Minta DPR-RI Perhatikan Pembangunan Kalimantan

Admin - Jurnalis

Kamis, 24 Februari 2011 - 20:07 WIB

URL berhasil dicopy

Pembantu Rektor IV Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan Sutarto Hadi berharap anggota DPR-RI bisa memperjuangkan pembangunan wilayah Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Sutarto pada acara dengar pendapat dengan tim Sosialisasi Rencana Strategi DPR-RI ke Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kamis (24/02/2011). Menurut Sutarto, wilayah Kalimantan termasuk daerah yang "termarginalkan" untuk pembangunan baik itu fisik hingga pengembangan sumber daya manusia. Sebagai contoh, tambah Sutarto di hadapan sekitar 11 anggota DPR-RI yang dipimpin Pius Lustrilanang sampai saat ini jalan penghubung antara provinsi di Kalimantan belum tersambung dengan baik. Dengan demikian, warga Kalsel yang akan pergi ke Kalimantan Barat atau Pontianak harus ke Jakarta dahulu, karena belum adanya akses jalan yang menghubungkan kedua provinsi. Bukan hanya itu, kata dia, keberpihakan pemerintah pusat terhadap perguruan tinggi di daerah juga masih jauh dibandingkan perguruan tinggi di Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Seperti misalnya dari segi anggaran dari DIPA Unlam hanya mendapatkan Rp210 miliar sudah termasuk gaji dan belanja pegawai. Hal itu berbeda jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi di Jawa, untuk pembangunan graha saja, bisa diberikan dana hingga Rp100 miliar. Selain itu, SDM daerah juga masih dipandang sebelah mata, salah satu indikasi adalah, hingga kini tidak ada pejabat pusat walaupun hanya untuk setingkat Dirjen yang berasal dari perguruan tinggi daerah. "Semuanya dari PT terkemuka di Jawa, padahal bila diberikan kesempatan SDM perguruan tinggi daerah tidak kalah kualitasnya," katanya. Dengan demikian, tambah dia, diharapkan Anggota DPR-RI bisa memperjuangkan kesetaraan pembangunan terutama wilayah Kalimantan. Anggota DPR-RI dari PKB Didi Wahidi mengatakan, kebijakan anggaran saat ini berdasarkan pada jumlah penduduk. "Masalah besar kecilnya anggaran sebenarnya hanyalah masalah saling pandang, maksudnya Kalsel melihat Jawa lebih besar, tetapi jumlah penduduknya juga jauh lebih banyak," katanya. Di Kalsel APBD sebesar Rp2 triliun dan di Jawa Rp8 triliun, terlihat jauh lebih besar Jawa, namun jumlah penduduknya di Kalsel hanya 4 juta jiwa di Jawa berkalilipat. Pius Lustrilanang, mengatakan saat ini DPR-RI sedang memperjuangkan rencana anggaran tidak lagi hanya sekadar pada jumlah penduduk tetapi juga pendekatan kewilayahan. "Bukan hanya wilayah Kalimantan yang pembangunannya masih relatif tertinggal dibanding Jawa, Sumatra maupun Sulawesi, tetapi hampir seluruh wilayah Indonesia bagian Timur kini masih tertinggal," katanya. Dia mengatakan perlu adanya pendekatan melalui politik penganggaran yang lebih mencerminkan keadilan bagi daerah. (phs/Ant)