DPD Berharap RUU Fakir Miskin Akomodasi Sistem

Ketua Komite III DPD RI Istibsyaroh menegaskan, RUU Penanganan Fakir Miskin sepatutnya mengakomodasi dan memuat materi yang mengatur sebuah sistem yang berisi kebijakan bagi fakir miskin, sehingga menjadi landasan penanganan fakir miskin <p style="text-align: justify;">Ketua Komite III DPD RI Istibsyaroh menegaskan, RUU Penanganan Fakir Miskin sepatutnya mengakomodasi dan memuat materi yang mengatur sebuah sistem yang berisi kebijakan bagi fakir miskin, sehingga menjadi landasan penanganan fakir miskin. <br /><br />"Selama ini dasar hukum penanganan fakir miskin tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan," katanya dalam rapat mengenai RUU Penanganan Fakir Miskin di Senayan Jakarta, Rabu. <br /><br />Istibsyaroh mengatakan, pemberdayaan bermaksud agar kaum fakir miskin bisa mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan tersebut mengedepankan dua fungsi, yaitu pengurangan beban hidupnya dan peningkatan pendapatan. <br /><br />"Pemberdayaan sosial bagi fakir miskin adalah kebijakan yang tepat mengatasi kemiskinan, juga manifestasi kewajiban negara sesuai konstitusi," katanya. <br /><br />Melalui pemberdayaan sosial, fakir miskin tidak sebagai obyek penerima bantuan sosial yang pasif seperti pendekatan karikatif yang didasari belas kasih (charity approach) yang hingga kini dilakukan Pemerintah, misalnya, bantuan langsung tunai. Tetapi fakir miskin sebagai subyek pelaku bantuan sosial yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. <br /><br />Diharapkan UU Penanganan Fakir Miskin memuat strategi dan solusinya sekaligus payung hukum bagi peraturan perundang-undangan terkait penanganan fakir miskin. UU menegaskan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan disertai pengawasan terhadap penanganan fakir miskin yang terpadu, transparan, akuntabel, dan independen. <br /><br />"Implementasi kebijakan operasional memerlukan koordinasi vertikal dari pusat ke daerah, terutama yang mendesak," katanya. <br /><br />Komite III DPD mengusulkan pemisahan frase "fakir miskin" menjadi dua kata yang berdiri sendiri dan keduanya bermakna beda. Kebijakan bagi kaum "fakir" dan kaum "miskin" juga menjadi beda. <br /><br />Komite III DPD juga mengusulkan agar judul RUU tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi RUU tentang Sistem Penanganan Fakir Miskin. <br /><br />Sedangkan Wakil Ketua DPD RI Laode berharap, Komite III DPD setiap saat dilibatkan sebelum persetujuan antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR. Pada 17 Desember 2010, Sidang Paripurna DPD mengesahkan Pandangan dan Pendapat DPD terhadap RUU Penanganan Fakir Miskin menjadi putusan DPD. (Eka/Ant)</p>