SINTANG,KN—Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melakukan rasionalisasi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Hal ini, dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah pusat mengenai Earmarking melalui instruksi Kementrian Keuangan untuk pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
“Ada kebijakan baru dalam penyusunan APBD 2023, ini juga yang mengakibatkan ada arahan-arahan dari pemerintahan pusat terutama berfokus pada Dinas Pendidikan dinas kesehatan dan dinas PU dan perkim,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny.
Menurut Rony, untuk APBD Sintang 2024 yang telah disusun, untuk sektor pendidikan ada beberapa masih dirasionalkan untuk kegiatan infrastruktur untuk memenuhi kuota 20 persen.
“Ada beberapa kegiatan infrastruktur yang harus kita rasionalkan untuk memenuhi kuota ataupun anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk yang diarahkan ke pendidikan,” ungkap legislator Partai Nasdem ini.
Meski ada rasionalisasi anggaran, Ronny menyebut tidak banyak berpengaruh terhadap anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Dampak ada sedikit, hanya memang untuk tahun ini karena kita udah belajar dari tahun lalu untuk pendidikannya memang udah kita sudah siapkan agak besar jadi Adapun kekurangan saya pikir enggak terlampau besar lagi,” jelas Ronny.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus mengungkapkan total anggaran dana Earmarking sekitar Rp 147 miliar rupiah. Dana ini, sebagian besar untuk gajipara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ada pula yang dialokasikan untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Kearsipan.
“Dana ini nantinya juga akan difokuskan untuk penambahan infrastruktur sekolah dan sarana serta prasarana guru,” ujar Yustinus.
