Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) masih belum jadi ajang yang bersahabat bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan dari sudut pandang mereka, buktinya ada usulan yang sudah 10 kali disampaikan tetap saja tidak ada realisasinya. <p style="text-align: justify;">Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Franseda menanggapi kembali apa yang dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sintang.<br /><br />“Saya tidak menyalahkan pihak Bappeda atau manapun, saya bicarakan soal musrenbang itu berdasarkan yang riil dilapangan, jadi bukan kami tidak paham,” kata Legislator PKP Indonesia asal daerah pemilihan kayan Hilir dan Kayan Hulu ini, belum lama ini.<br /><br />Ia mengatakan, setelah menyimak apa yangd isampaikan Kepala Bappeda, secara aturan dan teoritis memang seperti itu.<br /><br />“Tapi penekanan saya itu bukan hanya teoritis saja, implementasinya ke masyarakat itu bagaimana, itu yang kita mau,” tukasnya.<br /><br />Ia mengatakan berani menyampaikan kalau Musrenbang itu bohong karena dasarnya, yang pertama menurutnya adalah tidak diundangnya beberapa anggota DPRD dalam pelaksanaan musrenbang di kecamatan.<br /><br />“Kalaupun ada, acaranya sudah selesai baru undangannya sampai, jadi bagaimana kami bisa mengikuti perkembangan usulan dari masyarakat di dalam forum,” kata dia<br /><br />Selain itu, dalam tiap Musrenbang, selalu yang diusulkan desa adalah perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur di desa.<br /><br />“Tetapi hanya ditulis-tulis saja, setelah di RKA (Rencana Kerja anggaran) usulan itu tidak muncul, tak ada yang diakomodir, apa itu tidak bohong pada publik,” tanyanya.<br /><br />Sementara, kata dia tidak usah jauh-jauh ke kecamatan lain, di daerah pemilihannya saja seperti di Kecamatan Kayan Hilir, ada salah satu ruas jalan Pelaik-Melingkat, sudah 10 kali diusulkan di musrenbang tapi tidak pernah dibangun, kemudian ada Desa Landau Beringin sudah beberapa kali dimasukkan di musrenbang untuk rehabilitasi SD inpres, juga tidak ada realisasi.<br /><br />“Bagaimana itu kalau tidak bohong dengan masyarakat, kemudian Desa Bukit Segaloh satupun proyek tak ada masuk di APBD 2011, desa menuang jaya tidak ada juga yang masuk, jadi itulah kekecewaan saya sebagai wakil rakyat,” kesalnya.<br /><br />Selain itu kata dia, ketika pihak eksekutif mengatakan sudah mengusulkan anggaran namun dicoret dewan, ia tidak bisa menerima itu.<br /><br />“Mana anggaran publik yang kami coret, kalau perjalanan dinas kebanyakan atau pembelian mobil kami coret kan wajar, mobil dinas di sintang ini sudah berlebih-lebihan jadi wajar ketika ada usulan kami coret, apalagi ketika ada kegiatan yang tak masuk akal wajar kami coret,” jelasnya.<br /><br />Ia mengatakan apa yang disampaikan soal kebohongan musrenbang itu bukan menggenaralisasi persoalan, tetapi bentuk keprihatinan pada daerah ini.<br /><br />“Jadi jangan ada merasa tersinggung, kita juga tidak enak saling ribut,” ucapnya.<br /><br />Kalau ada yang tersinggung lagi, ia mengatakan besok-besok akan publikasikan lagi RKA yang disampaikan ini ke kepala desa, beginilah bahan yang disampaikan ke dewan untuk di bahas, jadi bukan dewan tidak sampaikan aspirasi masyarakat.<br /><br />“Tetapi ini program kerja SKPD, kita tidak salahkan tetapi implementasi program yang langsung ke masyarakat itu yang kita pertanyakan, apa mau buka-bukaan dan apa kita siap buka-bukaan,” tegasnya.<br /><br />Ia mengaku baru bertemu bupati menyampaikan persoalan seputar musrenbang tersebut dan apa yang disampaikan soal musrenbang selama ini hanya bagus secara teori saja.<br /><br />“Yang kita inginkan itu implementasi ke masyarakat, jangan kesannya musrenbang ini membohongi masyarakat,” tukasnya.<br /><br />Ia mengatakan masyarakat menyampaikan usulan tiap tahun dan usulan itu juga sampaik ke dewan, tetapi jika mengharapkan aspirasi dewan, berapalah yang bisa terakomodasi dari wewenang yang diberikan lewat aspirasi itu.<br /><br />“Rp 500 juta hingga Rp 600 juta itu mana cukup membangun satu kecamatan, tidak mungkin,” jelasnya.<br /><br />Makanya, lanjut dia melalui musrenbang inilah SKPD mengakomodasi kebutuhan pembangunan masyarakat, ditambah aspirasi dewan, ditambah dana pusat dan provinsi maka terpenuhilah kebutuhan pembangunan desa.<br /><br />“Jangan hanya harapkan dana dari pusat saja, sementara program kerja mereka dari APBD kabupaten sifatnya banyak konsumtif, itu yang kita pertanyakan,” jelasnya.<br /><br />Ia mengungkapkan itu bukan lantaran emosi namun jika diajak adu argumentasi dimanapun termasuk di media ia siap karena soal musrenbang ini perlu diluruskan dengan harapan ketika diungkapkan tidak ada yang tersinggung baik bapppeda maupun SKPD lainnya.<br /><br />“Bupati saja tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, ayo kita introspeksi diri, kami di dewan juga introspeksi diri, mari kita sama-sama koreksi dan jangan saling menyalahkan,” kata dia. <strong>(phs)</strong></p>
