MELAWI – Belum direalisasinya APBD Melawi membuat banyak dampak. Tidak hanya terhap program pelayanan di pemerintahan saja, namun juga berdampak kepada ekonomi masyarakat khususnya yang menjadi tenaga kontrak atau honor di instansi pemerintahan Melawi.
Seperti yang dirasakan seorang tenaga honor di Dinas Sosial (Dinsos), Agustianto. Ia terpaksa harus mencari dana untuk makan sehari-hari dengan mencari pekerjaan sampingan menjadi buruh bangunan. Hal tersebut dikarenakan gajinya selama dua bulan belum terbayarkan.
“Saya di Nanga Pinoh ini ngontrak. Sementara biaya ngontrak rumah Rp. 600 ribu perbulannya. Ini sudah dua bulan saya nunggak pembayaran rumah kontrak. Jangankan untuk bayar rumah kontrak, untuk makan sehari-hari saja kesulitan,” kata pria yang akrab disapa Anto, saat ditemui, Selasa (20/2).
Lebih lanjut, pria asal Kecamatan Ella Hilir ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan sebagai burh bangunan. “Saat ini kerja sampingan saya jadi buruh bangunan bang. Saya ngecat di rumah orang,” curhatnya.
Tidak hanya ngecat saja, kata Anto, dirinya siap melakukan pekerjaan aapa saja yang penting halal. Meskipun belum digaji dari Pemkab, Ia tetap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honor di instansi tempatnya bekerja.
“Waktu kerja itukan Senin sampai Jumat sejak pagi sampai pukul 15.00 WIB. Nah, waktu yang saya gunakan untuk cari sampingan malam hari dan pada Sabtu dan Minggu. Saya tidak mengorbankan waktu kerjanya sebagai tenaga honor,” paparnya.
Terhadap hal tersebut, Anto berharap antara Pemerintah dan DPRD bisa segera mendapatkan kesepakatan. Sehingga selain program pemerintahan bisa berjalan efektip, gaji para tenaga kontrak juga bisa segera dibayar.
“Mudah-mudahan, Pemkab dan DPD mendapatkan jalan terbaik dan mendapatkan kesepakatan yang baik. Sehingga gaji kami bisa segera dibayar dan segala program bisa berjalan dengan baik pula,” pungkasnya. (Edi/KN)
