Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo mengajak mahasiswa untuk menyoroti dan mengkritisi "tsunami liberalisasi" ekonomi yang menjerumuskan masyarakat pada kemiskinan berantai. <p style="text-align: justify;">Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo mengajak mahasiswa untuk menyoroti dan mengkritisi "tsunami liberalisasi" ekonomi yang menjerumuskan masyarakat pada kemiskinan berantai.<br /><br />"Saya sudah membuat Perda untuk melarang perdagangan ritel masuk kampung atau desa, tapi hal itu tidak mampu mengintervensi Bupati dan Wali Kota," katanya di Surabaya, Selasa.<br /><br />Ia mengemukakan hal itu dalam "Temu Wicara Mahasiswa dan Pemerintah" yang dihadiri 100-an aktivis BEM se-Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Untung S Rajab, dan Wagub Jatim Saifullah Yusuf.<br /><br />Dalam temu wicara yang digagas Presiden BEM Unair Arif Fathurrahman dan anggotanya itu, Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde Karwo itu mempersilakan untuk "mengunjuk rasa" Bupati/Wali Kota.<br /><br />"Demo saja Bupati dan Wali Kota yang membela arus liberalisasi ekonomi dan membuat masyarakat miskin akibat tsunami liberalisasi, karena para kepala daerah itu mengizinkan ritel masuk kampung atau desa," katanya.<br /><br />Namun, katanya, mahasiswa hendaknya mengedepankan intelektual dalam aksinya dan tidak sampai merusak seperti masyarakat Bondowoso yang membakar toko ritel di wilayahnya.<br /><br />"Jadi, mahasiswa harus ikut mewaspadai liberalisasi ekonomi dengan cara-cara intelektual seperti mendesak Bupati dan Wali Kota mengikuti Perda yang sudah saya terbitkan untuk itu, atau mereka membuat Perda sendiri yang serupa," katanya.<br /><br />Selain itu, katanya, mahasiswa juga dapat mengunjuk rasa Bupati dan Wali Kota yang "main gusur" pedagang kaki lima (PKL), warga setren kali, dan masyarakat marjinal lainnya.<br /><br />"Itu karena penggusuran justru membuat masyarakat yang semula berstatus ‘hampir miskin’ akhirnya menjadi ‘miskin’ dan bahkan ‘sangat miskin’ sehingga pengentasan kemiskinan percuma," katanya.<br /><br />Apalagi, Bank Dunia sudah menyoroti kurangnya pembangunan di Jatim menyentuh masyarakat miskin. "Jadi, pemerintah harus mengurusi orang miskin, apalagi sangat miskin, jangan justru dimiskinkan," katanya.<br /><br />Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim menyebutkan masyarakat hampir miskin di Jatim mencapai 1.330.696 orang atau 43 persen, masyarakat miskin 1.256.122 orang atau 41 persen, dan masyarakat sangat miskin 493.004 orang atau 16 persen.<br /><br />"Jadi, masyarakat Jatim yang miskin mencapai tiga juta lebih dari 38 juta penduduk yang ada, karena itu pemerintah harus mengurus masyarakat hampir miskin agar tidak menjadi miskin dan masyarakat miskin tidak menjadi sangat miskin," katanya.<br /><br />Namun, katanya, pengurusan masyarakat miskin itu harus bersifat partisipatoris. "Kami memberi masyarakat miskin Rp2,5 juta per orang, tapi disesuaikan dengan kebutuhan mereka, misalnya minta bebek atau ayam, maka setara dengan 33 ekor," katanya.<br /><br />Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Untung S Rajab meminta mahasiswa melakukan unjuk rasa konsep dan bukan unjuk rasa fisik yang bila tidak terkendali akan mengarah pada perusakan atau hasutan.<br /><br />"Saya sendiri akan langsung mengganti anak buah yang jelek, suka memeras, dan merugikan masyarakat. Saya tidak akan memberi peringatan terlebih dulu, lha wong mereka sudah bekerja sekian tahun ya buat apa diberi peringatan. Mereka tahu sendiri," katanya.(Eka/Ant)</p>
