KALTARA, KN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan sejumlah capaian pembangunan yang dinilai menunjukkan tren positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal A. Paliwang dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Penyampaian laporan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Tanjung Selor, Senin (30/3/2026). Dalam kesempatan itu, gubernur menegaskan bahwa LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“LKPj merupakan wujud akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas jalannya pemerintahan daerah,” ujarnya.
Dalam paparannya, Zainal mengungkapkan sejumlah indikator makro pembangunan yang mengalami peningkatan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara tercatat mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dan masuk kategori tinggi. Selain itu, tingkat kemiskinan berada di angka 5,54 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,85 persen dengan tren yang terus menurun.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan daerah mencapai 4,56 persen. Pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan hingga Rp208,21 juta. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio berada pada angka 0,261 atau tergolong rendah.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi ke depan,” jelasnya.
Pada sektor sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara meningkat menjadi 6.109 orang dari sebelumnya 4.823 orang. Penambahan ini didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan dan kesehatan guna memperkuat layanan publik.
Sementara itu, dari aspek keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp820 miliar atau 85 persen. Pendapatan transfer mencapai Rp1,782 triliun atau 85,79 persen, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp56,68 miliar atau 159,1 persen.
Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,642 triliun atau 85,90 persen, sedangkan belanja transfer sebesar Rp435,93 miliar atau 88,86 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, berbagai program strategis juga telah dijalankan, seperti peningkatan partisipasi demokrasi, keringanan pajak kendaraan bermotor, program Beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, hingga penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Indikator lainnya juga menunjukkan hasil menggembirakan, seperti angka harapan hidup yang meningkat menjadi 73,68 tahun, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencapai 3,87 dengan kategori sangat tinggi, kualitas lingkungan hidup yang terjaga, serta peningkatan jumlah desa mandiri menjadi 77 desa.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penanganan kemiskinan, serta konektivitas antarwilayah.
Atas berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional sepanjang 2025, di antaranya Naker Inspirational Leadership Award, SPM Awards dengan capaian 100 persen, Paritrana Award, serta penghargaan TP2DD.
Zainal menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, hingga masyarakat.
“Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
