SINTANG, KN – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih fokus menjalankan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kartiyus saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal dan Pendanaan Alternatif di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang, Selasa (28/4).
FGD tersebut turut dihadiri perwakilan 11 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, anggota Badan Anggaran DPRD Sintang Rudy Andreas, serta NGO Pattiro.
Dalam arahannya, Kartiyus mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Sintang saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat, dengan adanya pemotongan anggaran sekitar Rp388 miliar pada tahun 2026.
“Kondisi ini tentu berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan memaksa kita untuk berpikir lebih adaptif, cermat, dan strategis dalam mengelola sumber daya yang terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang bersifat “business as usual” tidak lagi relevan dalam situasi saat ini. Pemerintah daerah dituntut memperkuat ketahanan fiskal melalui efisiensi belanja dan optimalisasi sumber pendanaan alternatif di luar APBD.
Kartiyus juga mengapresiasi berbagai upaya kolaboratif yang telah dilakukan, seperti pelaksanaan CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Namun, ia menekankan perlunya penguatan kolaborasi yang lebih sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia meminta seluruh OPD memastikan setiap program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Hindari fragmentasi kegiatan yang kurang berdampak. Bangun tata kelola yang transparan, berbasis data, dan terukur, sehingga setiap anggaran yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat,” tegasnya.
Selain itu, Kartiyus mendorong OPD untuk aktif mengidentifikasi peluang pendanaan dari berbagai sumber, seperti sektor swasta, filantropi, kemitraan pembangunan, hingga skema inovatif lainnya.
“Tidak ada satu OPD pun yang dapat bekerja sendiri dalam situasi ini. Sinergi menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” tambahnya.
Ia berharap hasil kajian dalam FGD tersebut tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, tanpa mengabaikan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
