Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Jakarta menilai organisasi kemasyarakatan yang berjumlah sekitar 9.000 dan lembaga swadaya masyarakat yang berjumlah sekitar 13.500, perlu lebih diperkuat dibandingkan dengan partai politik. <p style="text-align: justify;">"Pemerintah selama ini hanya memperkuat partai politik (parpol) untuk kepentingan demokratisasi, padahal ormas/LSM itu lebih perlu diperkuat, karena ormas/LSM tidak sekorup parpol," kata Direktur ISDS M Aminuddin kepada ANTARA di Surabaya, Minggu (27/02/2011). <br /><br />Buktinya, kata alumni Fisip Unair Surabaya itu, banyak survei, termasuk survei lembaga transparansi internasional, menempatkan parpol dalam posisi 1 atau 2 lembaga terkorup di Indonesia. <br /><br />Masalahnya, katanya, LSM di Indonesia yang 90 persen didanai pihak asing itu tidak dapat sepenuhnya mendorong kekuatan sipil, karena ada sebagian di antaranya terseret dalam permainan politik partisan untuk motif ekonomi atau kekuasaan. <br /><br />Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas ormas/LSM untuk mendukung ketahanan masyarakat akibat terpaan globalisasi yang memunculkan dua hal yang kontradiktif yakni demokrasi (terpaan positif) dan kapitalisme (terpaan negatif). <br /><br />"Dua hal kontradiktif itu menggerus nilai-nilai kebangsaan, karena itu ormas atau LSM yang tersebar hingga ke pelosok desa itu tetap perlu diperkuat untuk mengusung isu pembangunan masyarakat guna melawan kapitalisme," katanya. <br /><br />Menurut dia, demokratisasi sebagai terpaan positif dari globalisasi sudah dicapai bangsa Indonesia, maka kini pembangunan masyarakat menjadi isu penting untuk memenangkan pertarungan melawan kapitalisme. <br /><br />"Bagaimanapun kapitalisme telah merenggangkan integrasi nasional dan akhirnya meningkatkan konflik komunal di mana-mana, seperti kasus Cikeusik di Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jateng, atau tawuran antarpelajar dan antarkelompok masyarakat," katanya. <br /><br />Polisi sendiri mencatat konflik horisontal selama 2009 dan 2010 mencapai 107 kali kekerasan massa dan masih 36 kasus di antaranya yang terselesaikan atau dinyatakan P-21 (dinyatakan sempurna berkasnya untuk segera diproses ke pengadilan). <br /><br />"Bahkan, konflik horisontal itu juga melanda sektor politik seperti pilkada, sehingga penguatan ormas/LSM untuk pembangunan masyarakat merupakan isu penting dibandingkan dengan penguatan parpol yang cenderung korup dan demokratisasi juga sudah tercapai," katanya. <br /><br />Secara terpisah, politisi yang mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Taufiqurrahman Saleh menegaskan bahwa ormas/LSM itu justru dapat memperkuat demokrasi yang sudah ada agar tidak berkembang ke arah yang merugikan seperti korup dan kapitalis. <br /><br />"Karena itu, pemerintah tidak perlu membubarkan ormas/LSM, namun mereka perlu dibina untuk menjadi ormas/LSM yang tidak anarkis agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat, sebab pemerintah tidak memiliki rentang kendali yang panjang seperti ormas/LSM yang eksis hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>
