Jampersal Sintang. Antara Solusi, Komunikasi, Koordinasi atau Politisasi

oleh

Jaminan Persalinan (Jampersal) yang direncanakan Kementerian Kesehatan dimaksudkan sebagai sebuah solusi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi ternyata kurang mendapat tanggapan antusias daro Pemkab Sintang. <p style="text-align: justify;">“Padahal dana yang ditargetkan mulai berjalan sejak Januari 2009 tersebut merupakan sebagai bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan dan bisa membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sintang,” kata Agus Samsudrajat, Akademisi Sintang kepada Kalimantan-news, Kamis (12/05/2011) di Sintang.<br /><br />Beberapa waktu lalu, Bupati Milton Crosby mengatakan masih pikir-pikir terhadap pelaksanaan alokasi dana jampersal tersebut karena belum ada prosedur yang jelas apalagi program persalinan gratis sudah dianggarkan oleh Pemkab melalui program jamkesmas, askes PNS, maupun jamkesda.<br /><br />Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat STIKes Kapuas Raya Sintang ini mengatakan hingga Mei 2011 ini program Jampersal memang belum bisa sampai ke telinga masyarakat sekitar Sintang.<br /><br />“Sungguh sangat memprihatinkan, bahkan hingga saat ini tidak sedikit tenaga kesehatan di instansi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik swasta yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan jampersal belum tahu mengenai informasi tersebut termasuk petunjuk teknisnya,” kata dia.<br /><br />Jampersal merupakan pengembangan dari jamkesmas dan jika merujuk pada Surat Keputusan Menkes RI Nomor 515/Menkes/SK/III/2011, alokasi dana untuk Jamkesmas Dasar di Kabupaten Sintang adalah Rp 1,876 miliar dan alokasi dana untuk Jampersal Rp 1,589 miliar, sehingga total dana yang ada untuk pelayanan kesehatan gratis dari pusat tahun ini adalah Rp 3,465 miliar, belum lagi ditambah dana Jamkesda yang sudah berjalan dua tahun.<br /><br />Menurutnya, Kemenkes telah membuat petunjuk teknis (juknis) Jampersal, yang jadi pertanyaan apakah sudah diinfomasikan ke daerah sementara tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tingkat kabupaten/kota sesuai juknis jampersal diantaranya adalah menyalurkan dana kepada Puskemas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. <br /><br />Selain itu menurutnya adalah melakukan perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jampersal di wilayah kerjanya, dimana penanggung jawab adalah Kepala Dinkes Kabupaten Sintang dengan pelindung Sekretaris Daerah. <br /><br />“Dari Juknis tersebut sebenarnya telah ada prosedur atau petunjuk untuk pelaksanaan dana Jampersal yang cukup jelas,” imbuhnya.<br /><br />Melihat tersendatnya jampersal selama ini, menurutnya kalaupun Pemkab Sintang sudah menganggarkan tanggungan persalinan gratis melalui jamkesmas, jamkesda atau askes PNS untuk masyarakat Sintang, maka dengan adanya program Jampersal tahun ini, justru akan semakin membantu pemerintah daerah dalam perluasan dan peningkatan kualitas persalinan gratis di Kabupaten Sintang yang kabarnya bisa menjadi beban daerah jika pelaksanaannya belum jelas.<br /><br />“Kalaupun selama ini belum jelas apa ada koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan dan membuat informasi mengenai hal tersebut, mestinya ada ketegasan Pemkab melalui dinkes untuk menggandeng atau bekerjasama dengan Bidan Praktek Swasta (BPS) atau klinik swasta yang melakukan pelayanan persalinan untuk memperluas jangkauan jampersal,” ucapnya.<br /><br />Beberapa waktu lalu memang belum ada jawaban dari BPS mengenai program jampersal, padahal surat tersebut telah dilayangkan oleh Dinkes Sintang.<br /><br />“Saya kira ada baiknya dinkes dan puskesmas segera melakukan koordinasi, komunikasi dan sharing informasi untuk pelaksanaan jampersal sesuai juknis dari Kemenkes,” jelasnya.<br /><br />Sementara menurutnya, masalah program persalinan yang telah ditanggung di jamkesmas, askes PNS maupun jamkesda, sebaiknya segera diambil keputusan apakah perlu dibuat peraturan daerah (Perda) atau Surat Keputusan Bupati untuk menghilangkan salah satu program lama karena adanya jampersal atau jampersal digunakan sebagai dana tambahan untuk menutupi kekurangan yang ada dari program persalinan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang.<br /><br />“Kalau dikabupaten dan daerah lainya progam jampersal sudah berjalan dan tak terlihat ada masalah karena adanya jamkesmas, askes PNS maupun jamkesda yang menggratiskan persalinan menjadi beban daerah untuk pelaksanaanya, kenapa di Sintang sampai saat ini masih belum bisa berjalan dan belum ada kejelasan,” ucapnya.<br /><br />Bisa jadi kata dia ini karena kurangnya koordinasi dari pusat ke bawah atau sebaliknya atau bisa jadi didalamnya ada unsur politisasi baik pusat, daerah maupun kelompok karena menyangkut keuangan. <br /><br />“Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi masalah baru untuk Pemkab sebagai penanggung jawab karena rakyat dan masyarakat yang akan menjadi korban dan mempertanyakan mengenai kabar persalinan gratis yang informasinya mereka bisa dapatkan dari sumber lain atau daerah lain,” tutup Agus. <strong>(phs)</strong></p>