KAJS Desak Rapat RUU BPJS Terbuka

oleh

Komite Aksi Jaminan Sosial mendesak DPR agar rapat dalam Pansus Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan terbuka untuk umum agar setiap warga bisa ikut menyaksikan keseriusan wakil rakyat dan Pemerintah membahas hal itu. <p style="text-align: justify;">Komite Aksi Jaminan Sosial mendesak DPR agar rapat dalam Pansus Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan terbuka untuk umum agar setiap warga bisa ikut menyaksikan keseriusan wakil rakyat dan Pemerintah membahas hal itu.<br /><br />"Rapat pembahasan harus berasas keterbukaan sesuai dengan Pasal 5 huruf g UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Sekjen KAJS Said Iqbal di Jakarta, Senin.<br /><br />Keterbukaan ini penting karena menurut Said Iqbal, untuk mengawal supaya Pemerintah dan DPR benar-benar maksimal dan serius dalam membahas RUU BPJS sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)dan amanah konstitusi.<br /><br />"Ini agar jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dilaksanakan," katanya.<br /><br />Said Iqbal menyayangkan, pembahasan RUU itu selalu berujung pada "deadlock" dan dari total 263 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang harus dibahas dan disepakati pemerintah dan Pansus, selama dua hari rapat kerja baru membahas DIM yang mencakup 22 masalah dan hanya 19 materi yang sudah disepakati bersama.<br /><br />"Artinya masih terdapat 244 (masalah, red) yang belum disepakati, dan pada akhirnya diputuskan untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja)," katanya.<br /><br />Sebelumnya Wakil Ketua Pansus RUU BPJS DPR, Zuber Safawi, mengemukakan, pembahasan bersama pemerintah mempunyai sejumlah kendala antara lain karena DIM yang diajukan pemerintah banyak menghapus usulan DIM versi DPR, padahal prinsip-prinsip dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi ruh BPJS seharusnya tak dapat ditawar lagi.<br /><br />"BPJS yang dibentuk tetap harus bersifat nirlaba dan berbadan hukum wali amanah, sama sekali berbeda dengan konsep BUMN yang bertujuan mencari laba," jelasnya.<br /><br />Meski pemerintah lewat Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya menegaskan akan membentuk badan baru BPJS bukan peleburan BUMN yang telah ada, seperti Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri, namun Zuber berpendapat pemerintah sebaiknya membuat beberapa simulasi demi mendapat hasil yang lebih matang dan berkualitas.<br /><br />"Pemerintah perlu juga menghitung untung rugi membuat BPJS baru atau meneruskan yang sudah ada dengan format baru," ujarnya.<br /><br />Ia berharap perdebatan pada pembahasan di waktu tersisa bisa lebih berkualitas dan membangun serta fokus, dan tidak keluar dari substansinya.<br /><br />Said Iqbal menegaskan, jika sampai 15 Juli 2011 RUU ini tidak juga disahkan, maka RUU BPJS ini tidak dapat lagi dibahas sehingga harus menunggu sampai periode DPR dan presiden yang baru pula.<br /><br />"Jika sampai menunggu sampai periode berikutnya, korban akan semakin berjatuhan, banyak orang harus siap sakit tanpa perobatan dan hanya bisa pasrah menunggu kematian karena tidak punya jaminan kesehatan," katanya.<br /><br />Anggota Pansus RUU BPJS yang paling getol memperjuangkan RUU itu, Rieke Diah Pitaloka, meminta Pemerintah dan DPR untuk jangan terkesan ‘bermalas-malas’ ketika berbicara tentang kepentingan dan kebijakan pro rakyat, lalu rajin jika tengah menggolkan UU mengenai kepentingan korporat.(Eka/Ant)</p>