Kalbar Gandeng Empat Provinsi Tangani Perdagangan Orang

oleh
oleh

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat Sri Jumiadatin mengatakan pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan empat provinsi terkait penanganan perdagangan orang ke luar negeri. <p style="text-align: justify;">"Seperti diketahui, beban besar perdagangan orang berasal dari luar Kalbar, kami pun menjalin kerja sama dengan empat provinsi itu," kata Sri di Pontianak, Selasa (04/01/2011). <br /><br />Keempat provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Riau. <br /><br />"Tiga dari empat daerah itu yakni Jabar, Jateng dan Jatim merupakan daerah pengirim. Sedangkan Riau sama dengan Kalbar merupakan jalur pengiriman tenaga kerja," kata Sri. <br /><br />Kepala BP2AMKB itu mengatakan, sudah melakukan perjanjian antargubernurnya. "Dan kami juga sedang menyiapkan naskah kerja sama kepala Badan Pemberdayaan Perempuan di masing-masing provinsi," ungkap Mantan Kepala Biro Sosial Setda Kalbar itu. <br /><br />Ia menilai, kerja sama tersebut merupakan langkah konkrit BP2AMKB agar upaya penanganan perdagangan orang ke depannya dapat diawasi. <br /><br />Umumnya, kata Sri, tenaga kerja yang masuk dari Kalbar ke Malaysia itu tidak secara legal. Karena yang namanya perdagangan orang tentu sudah memenuhi salah satu aspek. <br /><br />"Misalnya dari segi pengangkutan yang melakukan penipuan kepada calon tenaga kerja itu," kata Sri. <br /><br />Kalbar sendiri, lanjut Sri, pada 2006 sebanyak 53 orang anak asal Kalbar akan dipekerjakan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. <br /><br />Sehingga, tambah Sri, selama orang masih membutuhkan pekerjaan maka perdagangan orang itu masih akan ada. <br /><br />Untuk itu, ke depannya, BP2AMKB Kalbar bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar pun berencana untuk membuka "job fair". Dimana perusahaan penyalur tenaga kerja sudah terpilih dengan baik. <br /><br />"Misalnya saja satu perusahaan membutuhkan tenaga kerja empat orang perempuan dengan spesifikasi tertentu. Maka, itu akan lebih memudahkan penyaluran dan dapat dilakukan secara resmi," katanya.<strong> (phs/Ant)</strong></p>