Kepala Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah Ir H Syahrin Daulay mengatakan, tercatat enam permasalahan yang kini menjadi perhatian pihaknya terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) setempat. <p style="text-align: justify;">"Pada Perda RPJMD No.1/2011, ada enam permasalahan dan empat isu strategis penting bagi pembangunan Kalteng 2010-2015," kata H Syahrin Daulay, di Palangka Raya, Jumat. <br /><br />Menurutnya, keenam permasalahan itu adalah penyediaan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, kualitas dan keterjangkauan pendidikan, kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas birokrasi, dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam. <br /><br />Sedangkan empat isu strategis meliputi kebijakan internasional, nasional, regional, dan komitmen internasional terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, ujarnya. <br /><br />Diutarakannya, untuk permasalahan infrastruktur adalah belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. <br /><br />"Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat, masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antarkabupaten/kota," ucapnya. <br /><br />Luas wilayah Kalteng yang dihuni penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar, menyebabkan tingkat pelayanannya menjadi sulit dilakukan. <br /><br />Dijelaskannya, masalah pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan belum dikelola secara professional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. <br /><br />"Masalah lainnya adalah masih rendahnya produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu, masih rendahknya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan detinasi wisata dan masih rendahnya kualitas kelembagaan dalam pelayanan penanaman modal," katanya. <br /><br />Kemudian, lanjut dia, begitu juga masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerja sama investasi, terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif, masih rendahnya produktivitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM juga menjadi masalah dalam pengembangan ekonomi lokal. <br /><br />"Bahkan belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi berskala besar, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis, menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lain," ucapnya menandaskan.<strong> (das/ant)</strong></p>
