Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Sipet Hermanto mengatakan pohon Ulin yang dapat dimanfaatkan adalah dengan limit diameter 60 centimeter ke atas. <p style="text-align: justify;">"Pemungutan kayu Ulin agar diakomodasikan dalam perizinan yang sah sesuai Peraturan Menteri kehutanan RI No. P.46/Menhut-II/2009, adalah kayu Ulin kayu Ulin untuk digunakan sendiri oleh masyarakat di dalam atau sekitar hutan, perorangan dan kelompok serta tidak untuk diperdagangkan," kata Sipet Hermanto, di Palangka Raya, Senin. <br /><br />Menurut dia pemanfaatan kayu Ulin ditempuh melalui Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dari pemerintah kabupaten/kota, mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.46/Menhut-II/2009, tertanggal 22 Juli 2009. <br /><br />"Kayu Ulin yang ditujukan untuk diperdagangkan, wajib diperoleh dari perizinan yang sah, seperti IUPHHK-HA, dengan struktur harga mengikuti mekanisme pasar dan dikenakan PSDH-DR," ujarnya. <br /><br />Dikatakannya perdagangan kayu Ulin tidak diperkenankan keluar wilayah Kalteng, badan usaha yang membeli kayu Ulin dari IUPHHK-HA untuk tujuan diperdagangkan, wajib memperoleh rekomendasi dari bupati/walikota setempat. <br /><br />"Bupati/walikota membuat proyeksi kebutuhan kayu Ulin setiap tahun di wilayahnya, sebagai dasar penetapan estimasi target produksi kayu Ulin," katanya. <br /><br />Ia mengatakan pemegang IUPHHK-HA mengalokasikan target kayu Ulin dalam usulan rencana kerja tahunan (RKT), apabila hasil ITSP menunjukkan adanya potensi pada blok RKT yang bersangkutan. <br /><br />"Pemegang IUPHHK-HA merealisasikan target produksi jenis Ulin, berdasarkan proyeksi dan permintaan dari bupati/walikota yang terkait," katanya. <br /><br />Produksi kayu Ulin oleh IUPHHK-HA hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Provinsi Kalteng dan untuk pemakaian sendiri oleh pemegang IUPHHK-HA. <br /><br />"Untuk itu, diperlunya pengawasan secara intensif terhadap peredaran kayu Ulin dan pangkalan yang menjual kayu Ulin," katanya. <strong>(das/ant)</strong></p>
